Delik Moral Kantian pada Pejabat Negara Indonesia

Memudahkan warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara.Pemerintah perlu mempermudah warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Ini dapat dilakukan dengan membuat nomor bebas pulsa atau sistem pelaporan online.

Menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi di kalangan penyelenggara negara.** Pemerintah perlu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi di kalangan penyelenggara negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pejabat negara tentang etika dan pencegahan korupsi, dan dengan memperjelas bahwa akan ada konsekuensi dari pelanggaran.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat membantu mengatasi masalah delik moral pada pejabat negara Indonesia dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

Selain upaya pemerintah, warga negara juga dapat berperan dalam meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan dugaan pelanggaran, dengan memilih kandidat yang berkomitmen untuk memerangi korupsi, dan dengan menentang korupsi dan bentuk-bentuk delik moral lainnya.

Dengan bekerja sama, pemerintah dan warga negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata di mana pejabat negara dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan di mana tatanan moral masyarakat dijunjung tinggi.

Daftar Pustaka

https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/kantian-ethics/v-1/sections/criticisms-of-kantian-ethics#:~:text=Some%20critics%20have%20laid%20particular,%C2%A7%C2%A72%2C%204).

https://en.wikipedia.org/wiki/Kantian_ethics#:~:text=Kant%20believed%20that%20the%20shared,to%20common%20dignity%20and%20respect.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama

https://business-law.binus.ac.id/2017/05/29/ketika-hukum-pidana-jadi-alat-untuk-menghukum-moral/