Polemik Penundaan Pemilu: Pemantik Gejolak Kritisisme Masyarakat dalam Memperjuangkan Amanat Demokrasi

Hal tersebut secara tidak langsung akan mengarah pada manipulasi politik. Manipulasi politik itu merupakan bentuk propaganda dari rezim ini dalam menutupi realitas citra politik yang ada dengan tujuan untuk memanipulasi kritisisme dan kesadaran di masyarakat.

Aktor politik yang tumbuh dan popular jika dilihat dari kondisi sekarang, seakan-akan membuat tokoh tersebut sedang kurang pemahaman tentang pendidikan politik dan tidak tahu kinerja politik yang cocok untuk saat ini. 

Kejadian yang telah terjadi ini membuat politik di Indonesia ini menjadi diminimalisasikan dengan penyelewengan kebenaran yang ke arah mitologisasi politik. 

Dengan adanya penyelewengan itu maka terjadi fantasi di politik Indonesia yang merujuk untuk menjadikan politik di negeri ini irasional dan imajinasi dangkal dalam mengesampingkan tuntutan dari masyarakat.

Isu wacana penundaan pemilu jika benar-benar terjadi dengan segala macam cara yang dianggap sah oleh konstitusi di negara ini maka, bisa dikatakan bahwa rakyat adalah objek yang selalu disusupi oleh janji palsu dan rakyat bukan sebagai alat aspirasi melainkan sebagai alat untuk batu loncatan menuju kursi-kursi kekuasaan.

Hal-hal demikianlah yang menjadikan mereduksinya semangat dan daya juang. Masyarakat memutlakan kepentingan subjektif dalam pengambilan kebijakan publik. Etika politik perlu konsisten terhadap orientasi publik ketimbang orientasi egosentris penguasa belaka. 

Oleh sebab itu daya nalar kritisisme yang sudah tidak puas terhadap egosentris menuntut sebuah gerakan dengan keinginan untuk memperbaiki kehidupan politik yang merujuk kepada kebebasan,kebersamaan,keadilan dan solidaritas.

Kritik masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan yang telah lama mengekang. Aktivitas kritik atas Krisis memiliki intensi kuat agar situasi yang diliputi kegelisahan (seperti saat ini) dapat dipulihkan kembali. Kecurigaan praktik bangkitnya kembali KKN bukanlah jalan yang konstruktif untuk mengusung kesejahteraan bersama. 

Ditambah lagi di masa sekarang isu wacana penundaann pemilu menjadikan sebuah agenda tersendiri di dalam melanggengkan KKN. Pembungkaman dalam mengkritisi isu ini juga kerap terjadi yang seakan-akan merampas martabat bagi manusia untuk berkomunikasi. 

Signifikansi kesadaran kritis bagi rakyat dengan kata lain rakyat harus tidak lagi mendekam dalam tempurung bisu yang hanya mengandalkan pasivitas atau menunggu rentetan operasi atau penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang dijalankan lebih kepada suatu akselerasi menghancurkan demokrasi (Jemali,2016).

Apapun kondisinya, siapa pun pemimpinya kritik akan selalu muncul untuk menentukan arah gerak dari dinamika bangsa ini. Salah satu munsuh utama dari pemimpin di negeri demokrasi ini ialah anti kritik. Anti Kritik adalah ciri dari seorang penguasa yang fasistik.