Teori Politik Aristoteles dan 6 Tindakan Kontroversial Presiden Joko Widodo

Sudah lebih dari 1 tahun, Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI untuk periode keduanya 2019-2024. Di titik ini boleh dibilang, Presiden Joko Widodo selalu bertarung dengan elemen-elemen anti sosial yang cenderung menguat. Selama tahun 2020 saja, sebagaimana dikutip dari media Kumparan.com (28/10/2020), Presiden Jokowi melakukan 6 tindakan kontroversial, dengan 3 dari 6 tindakan kontroversial itu berkaitan dengan pengangkatan menteri-menteri. 

Enam tindakan itu adalah: (1). Mantan wakil panglima TNI, Fachrul Razi diangkat Presiden Jokowi jadi menteri agama. Padahal Fachrul Razi tidak punya kompetensi mengurusi agama. Lalu (2). Nadiem Makarim diangkat Presiden Jokowi menjadi Mendikbud. Padahal Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek yang tidak ada kaitannya dengan urusan dalam dunia pendidikan sebelumnya. Presiden Jokowi telah membuat kekeliruan. Lalu (3). Terawan diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri kesehatan. Padahal Terawan sudah dipecat MKEK IDI. Juga (4). Jokowi membuat Perppu Corona sebagai Perppu sakti untuk menggelontorkan dana Rp 401,5 triliun untuk dana penanganan wabah Corona. Keputusan PSBB dan PSBM juga memicu kontroversial. Selain itu (5). Kebijakan Presiden Jokowi melakukan Pilkada serentak di masa pandemi Corona di 270 daerah juga dinilai kontroversial.  Terakhir, (6). Presiden menaikan iuran BPJS dan mengajukan RUU Omnibus Law. Enam tindakan kontroversial itu dilakukan Presiden Jokowi selama tahun 2020.

Tidak Boleh Diabaikan

Meskipun kecil, tindakan-tindakan kontroversial oleh seorang kepala negara tidak bisa diabaikan, sebab amat berpengaruh bagi negara. Menurut Aristoteles, seorang penguasa harus hati-hati bertindak dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tindakan-tindakan kontroversial sekecil apapun oleh seorang kepala negara menjadi cela bagi menguatnya peran elemen-elemen anti sosial di tubuh pemerintah untuk merusak Konstitusi negara. Salah satu contohnya Nadiem Makarim menghentikan TPP Guru. Tindakan ini dianggap anti sosial.

Dalam masa krisis pandemi Covid-19 ini, negara dalam hal ini pemerintah Joko Widodo adalah pelaku keadilan sosial paling utama. Negara rajin melakukan transfer bantuan sosial dalam banyak hal termasuk pulsa listrik, pulsa data, dana bantuan sosial tunai, bantuan beras, dll. Dalam hal ini, keadilan sosial dipahami sebagai transfer sosial pemerintah kepada masyarakat miskin.

Faktor-faktor penyebab utama negara melakukan transfer sosial adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya melalui media-media sosial. Bukan hanya berupa opini-opini virtual, tetapi masyarakat juga telah melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah melalui internet.

Dengan kondisi sekarang, tidak mungkin terjadi revolusi besar-besaran rakyat untuk menuntut perubahan mendasar di Indonesia. Karena kondisi negara ideal menjadi sorotan dan pemerintah gampang melakukan transfer sosial demi meredam revolusi. Tetapi dengan hanya mengandalkan transfer sosial saja tidak bisa membuat negara dapat meredam revolusi. 

Revolusi Rakyat di Masa Wabah Corona

Revolusi rakyat berkeinginan untuk pemurnian dan perbaikan Konstitusi negara yang dirusak oleh elemen-elemen politikus anti sosial. Mereka memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil Presiden Joko Widodo dalam mengangkat para pejabatnya atau kebijakan lainnya. 

Pada umumnya revolusi rakyat saat ini ingin mempengaruhi dan memperbaiki Konstitusi akibat dirusak oleh elemen-elemen politikus anti sosial. Elemen-elemen anti sosial mendatangkan ketidakadilan sosial dalam negara. Mereka bisa melakukan KKN dan mengorbankan rakyat kecil dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Meskipun demikian, cela bagi revolusi rakyat tidak mungkin terjadi karena masa jabatan Presiden sudah dibatasi dan banyak orang telah mengemukakan pendapatnya dengan bebas di internet. Dalam hal ini, argumen tentang keadilan s0sial amat diperlukan dan menjadi inti dari revolusi.

Ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan negara adalah salah satu penyebab revolusi. Para warga ingin mencapai kesetaraan dalam berbagai hal termasuk dalam jabatan. Revolusi terjadi jika negara dikuasai oleh ketidakadilan atau ketidaksetaraan.

Jika para pejabat negara berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan mengorbankan individu atau masyarakat maka revolusi akan terjadi. Korupsi menyebabkan kerugian negara yang tidak layak dan menciptakan suasana ketidakpuasan dalam masyarakat.

Selain itu adalah hebatnya pemunculan kolusi dan nepotisme. Hanya karena hubungan keluarga, banyak orang menerima kehormatan dan jabatan yang tidak pantas mereka terima. Dengan memanfaatkan cela kecil kesalahan pemerintah, para pejabat negara menjadi angkuh dan mabuk kekuasaan, serta tidak mempedulikan masalah rakyat yang sebenarnya.

Korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyebabkan kesenjangan sosial, terutama kesenjangan sosial antara negara dan rakyat. Seiring waktu, keluhan masyarakat terhadap pejabat korup mengarah pada revolusi bisa meningkat.

Pemilu Dapat Dimanipulasi

Pemilu dapat dimanipulasi. Pemilu memiliki manuver utama untuk membungkam ketidakadilan politik. Manuver Pemilu sangat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses konstitusional. Nyatanya, ketika mereka berhasil mencapai kekuasaan, para penguasa itu mencegah Konstitusi bekerja secara efisien. Dalam zaman internet ini, manipulasi Pemilu adalah kejahatan yang bisa menggagalkan opini publik. Manipulasi Pemilu malahan tidak hanya menggagalkan opini publik, tetapi juga menghancurkan kebajikan dan kehidupan yang baik, dan menciptakan masalah sosial baru seperti korupsi, suap, nepotisme, pilih kasih dan sejenisnya.

Seorang negarawan tidak boleh mengabaikan aspek kecil dalam pemerintahan. Ketika keputusan dibuat dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan implikasinya, tindakan seperti itu kemungkinan akan menyebabkan kegemparan. Karena alasan inilah; Aristoteles menjelaskan bahwa seluruh sistem negara perlu dirombak hanya jika kesalahan kecil diabaikan.

Jalan Keluar Menurut Aristoteles 

Untuk mencegah revolusi rakyat, Aristoteles meminta agar para penguasa  percaya pada pepatah dasar: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Aristoteles ingin agar para penguasa mematuhi hukum sampai hal-hal terkecil. Pemerintah tidak boleh menanggap remeh rakyat. Jika rakyat diremehkan maka cepat atau lambat mereka akan meledak dengan ledakan tiba-tiba yang bisa mengejutkan para penguasa.

Dalam bukunya Politik, Aristoteles juga menyatakan bahwa mereka yang berkuasa harus melakukan due diligence kepada semua individu di bidangnya. Penguasa tidak boleh membeda-bedakan antara aparat dan rakyat jelata, antara yang memerintah dan yang tidak memerintah dan sejenisnya. Prinsip kesetaraan dalam demokrasi harus dipatuhi.

Menurut Aristoteles, 2 metode paling utama untuk mencegah revolusi adalah pertama, setiap warga negara harus diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tentang pemerintah dan kedua, masa jabatan pejabat harus dibatasi. Dua metode ini akan menjauhkan oligarki dan aristokrasi dari tangan keluarga. Sudahkah negara ini melakukan 2 metode tersebut?