Teori Politik Aristoteles dan 6 Tindakan Kontroversial Presiden Joko Widodo

Sudah lebih dari 1 tahun, Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI untuk periode keduanya 2019-2024. Di titik ini boleh dibilang, Presiden Joko Widodo selalu bertarung dengan elemen-elemen anti sosial yang cenderung menguat. Selama tahun 2020 saja, sebagaimana dikutip dari media Kumparan.com (28/10/2020), Presiden Jokowi melakukan 6 tindakan kontroversial, dengan 3 dari 6 tindakan kontroversial itu berkaitan dengan pengangkatan menteri-menteri. 

Enam tindakan itu adalah: (1). Mantan wakil panglima TNI, Fachrul Razi diangkat Presiden Jokowi jadi menteri agama. Padahal Fachrul Razi tidak punya kompetensi mengurusi agama. Lalu (2). Nadiem Makarim diangkat Presiden Jokowi menjadi Mendikbud. Padahal Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek yang tidak ada kaitannya dengan urusan dalam dunia pendidikan sebelumnya. Presiden Jokowi telah membuat kekeliruan. Lalu (3). Terawan diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri kesehatan. Padahal Terawan sudah dipecat MKEK IDI. Juga (4). Jokowi membuat Perppu Corona sebagai Perppu sakti untuk menggelontorkan dana Rp 401,5 triliun untuk dana penanganan wabah Corona. Keputusan PSBB dan PSBM juga memicu kontroversial. Selain itu (5). Kebijakan Presiden Jokowi melakukan Pilkada serentak di masa pandemi Corona di 270 daerah juga dinilai kontroversial.  Terakhir, (6). Presiden menaikan iuran BPJS dan mengajukan RUU Omnibus Law. Enam tindakan kontroversial itu dilakukan Presiden Jokowi selama tahun 2020.

Tidak Boleh Diabaikan

Meskipun kecil, tindakan-tindakan kontroversial oleh seorang kepala negara tidak bisa diabaikan, sebab amat berpengaruh bagi negara. Menurut Aristoteles, seorang penguasa harus hati-hati bertindak dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tindakan-tindakan kontroversial sekecil apapun oleh seorang kepala negara menjadi cela bagi menguatnya peran elemen-elemen anti sosial di tubuh pemerintah untuk merusak Konstitusi negara. Salah satu contohnya Nadiem Makarim menghentikan TPP Guru. Tindakan ini dianggap anti sosial.

Dalam masa krisis pandemi Covid-19 ini, negara dalam hal ini pemerintah Joko Widodo adalah pelaku keadilan sosial paling utama. Negara rajin melakukan transfer bantuan sosial dalam banyak hal termasuk pulsa listrik, pulsa data, dana bantuan sosial tunai, bantuan beras, dll. Dalam hal ini, keadilan sosial dipahami sebagai transfer sosial pemerintah kepada masyarakat miskin.

Faktor-faktor penyebab utama negara melakukan transfer sosial adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya melalui media-media sosial. Bukan hanya berupa opini-opini virtual, tetapi masyarakat juga telah melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah melalui internet.

Dengan kondisi sekarang, tidak mungkin terjadi revolusi besar-besaran rakyat untuk menuntut perubahan mendasar di Indonesia. Karena kondisi negara ideal menjadi sorotan dan pemerintah gampang melakukan transfer sosial demi meredam revolusi. Tetapi dengan hanya mengandalkan transfer sosial saja tidak bisa membuat negara dapat meredam revolusi. 

Revolusi Rakyat di Masa Wabah Corona

Revolusi rakyat berkeinginan untuk pemurnian dan perbaikan Konstitusi negara yang dirusak oleh elemen-elemen politikus anti sosial. Mereka memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil Presiden Joko Widodo dalam mengangkat para pejabatnya atau kebijakan lainnya. 

Pada umumnya revolusi rakyat saat ini ingin mempengaruhi dan memperbaiki Konstitusi akibat dirusak oleh elemen-elemen politikus anti sosial. Elemen-elemen anti sosial mendatangkan ketidakadilan sosial dalam negara. Mereka bisa melakukan KKN dan mengorbankan rakyat kecil dalam masa pandemi Covid-19 ini.