Politik Identitas dan Konsekuensi Berdemokrasi

Menciptakan konsolidasi dalam pusaran politik identitas adalah bagian yang harus kita pahami. Politik identitas bagian yang tak bisa dihelakan sebagai upaya untuk saling menonjolkan bahkan memperlihatkan eksistensi kelompok. Namun kemudian menjadi persoalan dalam polarisasi politik identitas yang tak terkendali. 

Kendali politik indetitas untuk meredam perpecahan adalah mengembalikan narasi-narasi kebangsaan. Sayangnya, politisi kita hari ini larut dalam permainan dan polarisasi politik identitas. Ritme yang dimainkan tidak dimbangi dengan narasi-narasi kebangsaan sehingga memantik perpecahan.

Dalam kondisi ini, politik identitas yang sudah tidak terkontrol, Sewaktu-waktu bisa menerkam kebhinekaan dan menimbulkan reaksi yang besar bila tak segera diredam. Perlunya memberikan pemahaman berupa pendidikan demokrasi dalam menerima setiap konsensus dan berlapang dada dalam bersikap serta saling menghargai atas setiap keputusan yang diambil. 

Pentingnya  pendidikan demokrasi perlu diberikan guna merubah stigma perebutan legitimasi. Demokrasi sebagai sebuah konsensus yang didasari atas kehendak bersama.

Pentingnya Supremasi Hukum

Untuk menjawab persoalan terkait meruncingnya politik identitas diperlukan aturan hukum yang jelas. Politik identitas yang berujung pada politik kebencian dan menimbulkan sikap deskriminasi serta Intimidasi harus diberikan sanksi. 

Dalam fenomena politik yang kompleks ini seringkali hukum di intervensi oleh kepentingan politik. Supremasi hukum adalah bentuk proses kristalisasi dari kehendak politik yang seharusnya sudah tidak boleh di intervensi.

Persoalan selanjutnya muncul terkait supremasi hukum adalah tebang pilihnya dalam penegakan hukum. Politik identitas akan semakin meruncing bila tidak adanya kesamaan dimata hukum (Equality befor the law). Hal ini bisa memancing reaksi yang lebih besar bila tak disikapi dengan seksama oleh piranti pembuat, pelaksana dan penegak hukum. 

Sistem demokrasi memang meletakan kebebasan dan kedaulatan ditangan rakyat. Namun dalam sistem demokrasi supremasi hukum menjadi piranti dan pilar utama. Dengan adanya supremasi hukum dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih akan menjadi alternatif untuk meperkecil rusaknya kebhinekaan oleh Politik identitas.

Peran Media 

Pentingnya peran media dalam memberitakan peristiwa politik sebagai laporan untuk masyarakat. Peran media yang independen serta mampu memberikan informasi yang bertanggung jawab. Peran media dalam mengkronstruksi pemikiran masyarakat sangat dibutuhkan. Memunculkan narasi kebangsaan sebagai perekat dan pemersatu.