Pemerintah Tidak Mungkin Memihak Buruh

Beberapa waktu belakangan mencuat ke permukaan perihal rendahnya kenaikan UMP di tiap daerah, tidak terkecuali di Banjarmasin. Hal ini memicu beberapa perdebatan khususnya di kalangan buruh.

Banyak yang berkomentar sinis terkait keputusan pemerintah itu, terlebih di media sosial.

"mau beli kopi pun paling cuma dapat sepertiga," celetuk seorang netizen.

Para buruh dan pekerja seharusnya sadar, tidak mungkin pemerintah akan memihak kepada mereka.

Mau kasus apapun, dimanapun, pemerintahan manapun di seluruh dunia, tidak akan berpihak pada buruh. Miris memang, tapi itulah kenyataannya.

Ada 4 penyebab kenapa pemerintah tidak mungkin memihak kepada buruh, mari simak tulisan ini sampai selesai.

Ongkos Politik Mahal

Di dalam dunia demokrasi, khususnya di Indonesia, ongkos politik sangat mahal.

Menurut Jeffrey A Winters, di Indonesia demokrasi sudah dibajak oleh oligarki. Media massa yang dijadikan agen perubahan, malah menjadi alat elit politik. Sementara mahasiswa, justru terlalu sibuk mengurus kampus tanpa memikirkan rakyat umum.

Dikarenakan ongkos politik yang begitu mahal, hanya ada 2 kemungkinan seseorang dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat.

Kemungkinan pertama, calon tersebut adalah orang kaya (pengusaha). Kedua, ada sponsor di belakangnya yaitu pengusaha.

Dari dua kemungkinan di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan. Bahwa jika di antara keduanya lolos menjadi wakil rakyat, tidak mungkin mereka akan mendukung buruh. Sudah pasti mereka akan mendukung para pengusaha.

Di negara demokrasi, seseorang bukanlah dipilih oleh rakyat. Melainkan, satu orang calon tersebut menggerakkan massa di belakangnya merekayasa masyarakat untuk memilihnya.

Kemudian, apa peran kaum buruh dan pekerja di dunia demokrasi? Sayangnya, para buruh hanya dipakai suaranya saja untuk melegitimasi sebuah kekuasaan atas nama demokrasi. Itulah faktanya.

Pengusaha Lebih Bisa Diandalkan Dalam Mengelola Keuangan

Para pengusaha, sudah diketahui memiliki reputasi. Jelas bahwa mereka lebih mampu mengelola ekonomi ketimbang para buruh.

Bisakah si miskin mengungguli si kaya? Bisa saja, jika mereka mau.

Dari perspektif di atas, jika pemerintah diberikan suatu pilihan untuk memberikan bantuan kepada pengusaha atau buruh. Tentu pemerintah lebih senang memberikannya kepada pengusaha.

Jika uang tersebut diberikan kepada pengusaha, maka mereka akan mengembangkannya dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Kemudian, hal tersebut memicu pengembalian modal lebih cepat.

Berbeda jika memberikan segepok uang kepada buruh. Mereka hanya akan mempermewah hidup mereka dengan cicilan kredit motor, kulkas, TV, dan barang mewah lainnya.

Sebesar apapun subsidi yang diberikan pemerintah si miskin tetaplah miskin, malah menjadi beban, tak ada yang berubah.

Untuk Melindungi Kalangan Bawah

Pengusaha harus diberikan jatah makan agar tidak memakan orang-orang kecil di bawahnya. Jika kita ilustrasikan di dalam kolam, ikan besar adalah pengusaha dan ikan kecil adalah si miskin, dan pemerintah sebagai peternak ikan.

Di suatu waktu si peternak ikan hanya mampu membeli satu jenis pakan ikan. Jika ia membeli untuk ikan kecil, ikan kecil itu mungkin akan gemuk. Namun, di luar dugaan mereka akan habis, dimakan oleh ikan besar.

Seperti itulah kemungkinan cara pemerintah untuk melindungi orang-orang kecil dari lahapan para kapitalis.

Buruh Tidak Memiliki Daya Tawar

Dalam konteks ini, pengusaha adalah pemilik aset dan buruh sebagai orang yang nebeng hidup dari asetnya si pengusaha.

Buruh tidak memiliki daya tawar atau bargaining power yang mumpuni untuk melawan pengusaha, dalam hal apapun.

Jikapun terjadi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, maka pemerintah cenderung akan memihak kepada pengusaha.

Artikel Asli