Dilema Pendidikan Kala Pandemi Covid-19, sebagai Formalitas atau Keharusan?

Pendidikan dirasa sangat penting untuk memutus garis kemiskinan sebuah keluarga, karena dengan pendidikan lah jalan satu2nya seorang individu mendapatkan sebuat tiket berupa ijazah untuk bisa bersaing dalam dunia pekerjaan guna memperbaiki nasib dirinya dan keluarganya. 

Namun permasalahan nya apakah hanya melalui jalur pendidikan seorang individu bisa ikut berperan dalam persaingan dunia pekerjaan walaupun saat ini ada kepentingan lain yang harus diperioritaskan. Apabila iya berarti benar pendapat yang dikemukakan oleh Bowles dan Gintis (1976) yang berpendapat bahwa fungsi utama pendidikan dalam masyarakat kapitalis adalah memproduksi tenaga kerja atau buruh, mereka melihat sistem pendidikan sebagai patuh terhadap dan menjalankan fungsi-fungsi bagi kaum borjuis.

Biaya pendidikan yang dirasa cukup mahal seperti SPP/UKT, kebutuhan lainnya seperti buku, biaya praktikum atau praktek lapangan, seragam dan dimasa pandemi seperti ini dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan segala aktifitas pendidikan dilakukan dirumah menambah beban biaya tambahan seperti kuota internet dan media penunjang pembelajaran seperti handphone atau laptop yang secara tidak langsung memaksa para orang tua untuk membelikannya masing-masing kepada setiap anak mereka karena tidak memungkinkan 1 handphone atau laptop digunakan dalam waktu yang bersamaan untuk 2-3 orang sekaligus. 

Hal tesebut mengakibatkan para orang tua harus memutar otak supaya pendidikan anak-anak mereka tetap berjalan semestinya dan tidak terancam putus sekolah, walaupun di beberapa kasus banyak anak yang terpaksa putus sekolah demi membantu kedua orang tuanya untuk bertahan hidup di masa pandemi yang sulit ini

Peran pemerintah dan kerjasama antar masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama berjuang dalam situasi sulit pandemi seperti ini. Tak hanya berjuang bersama dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan mempertahankan bahkan meningkatkan stabilitas ekonomi negara. Namun hal lain yang lebih penting ialah memperjuangkan hak-hak seluruh anak di Indonesia dalam kesempatannya memperoleh akses Pendidikan yang sama dan memadai antara satu anak dengan anak lainnya.  

Jangan sampai karena adanya pandemi Covid-19 menjadikan bergesernya prioritas perhatian pemerintah dan masyaratat untuk menyediakan dan menyelenggarakan Pendidikan sebaik mungkin. Serta tidak menjadikan pelaksanaan Pendidikan tersebut sebagai formalitas mendapatkan selembar ijazah belaka, namun dibarengi dengan peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana penunjang aktifitas Pendidikan guna mencetak generasi bangsa yang bermutu untuk membangkitkan kembali situasi terpuruk bangsa karena terdampak pandemi.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah  mempermudah akses orang tua untuk membawa anaknya supaya bisa tetap mengenyam Pendidikan. Dengan cara menganggarkan anggaran Pendidikan lebih banyak supaya nantinya biaya Pendidikan seperti SPP/UKT dapat lebih ditekan bahkan selama pandemi diharapkan biaya tersebut diberikan keringanan bahkan dibebaskan khususnya bagi yang orang tuanya dari ekonomi kebawah supaya lebih meringankan beban orang tua. 

Tentunya hal ini perlu dibarengi dengan kerjasama seluruh pihak agar tepat sasaran dan lapisan masyarak lain juga tetap bisa memperoleh kebermanfaatannya.  Selain itu, bantuan berupa kuota dirasa sangat membantu baik dari pihak orang tua siswa ataupun pihak tenaga pendidik

Bowles, Herbert & Gintis, Herbert (2011),Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life, Chicago: Haymarket Books

Illich, Ivan (1970), The Schooling Society, tanpa penerbit

Irianto, Agus. (2011) Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa. Jakarta: Kencana

Tilaar, HAR, (1999). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional : Dalam Perspektif Abad 21. Magelang : Indonesia Tera