72 Tahun Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan

72 tahun Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan

Oleh : Trisno Mais, SAP Mahasiswa Pascasarjana Unsrat Manado. 

INDONESIA pada 17 Agustus 2017 baru-baru ini genap berusia 72 tahun. Dalam rentang waktu yang usianya setengah abad lebih ini, ternyata masih menyisihkan banyak pekerjaan rumah yang dititipkan oleh pendiri bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia misalnya hingga saat ini masih mengalami pasang surut.Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi.

Dalam pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia, tujuan nasioanl tertuang dalam Alinea Keempat, disebutkan bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia dicita - citakan agar mampu mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kerinduan para leluhur bangsa ini diformulasikan dengan baik dalam alinea ke-dua Pembukaan UUD 1945. "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tidak hanya itu, cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, juga tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan UUD 1945. "Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Harapan dan cita-cita negara telah dijelaskan secara komprehensif pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kedua hal itu merupakan suatu konsensus bersama yang disepakati oleh founding father atau pendiri bangsa saat. Dan konsesus tersebut masih diyakini dalam konteks ke- Indonesiaan dua hal itu dijadikan sebagai acuan dan dasar pijatan dalam berbangsa dan bernegara. 

Indonesia dikatakan berhasil jika cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila dapat diaplikasikan secara utuh. Artinya, penulis memandang bahwa parameter yang ideal untuk melihat keberhasilan bangsa ini dari berbagai aspek, ialah UUD 1945 dan Pancasila. 

Selama ini yang menjadi permasalahan pokok ialah, bagaimana menghadapi masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. 

Nah, untuk membicarakan Indonesia dalam konteks keberhasilan maupun kegagalan, maka hal ini tidak terlepas dari andil pendiri bangsa. Dalam ulasan ini, saya coba memaparkan secara singkat sejarah perjuangan kepemimpinan dari masa ke masa.

Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan Partai Nasional lndonesia (PNI) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Soeharto adalah Presiden Kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921 Jenderal Besar H M Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Presiden Ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936 Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.

Presiden Keempat Gus Dur putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K H Wahid Hasyim adalah putra K H Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny Hj Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K H Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Kelima, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. 

Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, dirinya tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. 

Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. 

Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI Keenam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilihan umum (Pemilu) Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Presiden Ketujuh ialah Ir H Joko Widodo. Gambaran konkret untu melihat visi misinya, bisa dinilai dari realisasinya program Nawacita.

Berikut adalah sembilan program Nawacita Jokowi Jk:

1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3.Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 6.Meningkatkan  produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik. 

8.Melakukan revolusi karekter bangsa. 9.Memperteguh ke-binekaan  dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Kenyataan Indonesia Dihari ini 

Untuk bidang pendidikan, peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan; pemerintah telah menambah unit sekolah baru, target 279 realisasi 231 ruang kelas baru, terget 10.989 realisasi 5.983 SD/SMP di daerah tertinggal/terpencil, target 592 realisasi 580 lembaga paud, target 73.000 realisasi 69.569. 

Tidak hanya itu, pada bagian lain, saya akan menyajikan hasil survei Indo Barometer pada September 2015 lalu terkait "Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK" disebutkan, menurut publik keberhasilan Jokowi-JK  adalah pemberian Kartu Indonesia Sehat 15,5 persen pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme 6,6 persen, pemberian Kartu Indonesia Pintar 5,1 persen, pembangunan infrastruktur 4,5 persen, hukuman mati terhadap pengedar narkoba 3,4 persen dan menggalakkan pemberantasan narkoba 3,3 persen. Sementara yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 38,1 persen.

Sementara itu, kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menurut publik adalah harga kebutuhan pokok mahal 17,3 persen, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi 13,3 persen, melemahnya nilai tukar Rupiah 7,4 persen, meningkatnya harga bahan bakar minyak 4,3 persen dan program visi dan misi belum terbukti 4,1 persen.

Sesunguhnya, prinsip untuk melindungi segenap bangsa Indonesia telah tersirat dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, dan negara berkewajiban atas itu. Artinya, dari aspek ini, negara tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak memberikan rasa aman; kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat serta menjunjung hak -- hak dasar warga negara. Dalam hal ini jika negara gagal, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan mencari ruang keadilan di tempat lain, yang mungkin saja lebih menjanjikan. 

Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa suara referendum Rakyat West Papua terus diaguangkan. Bagi saya hal itu merupakan wujud dari kesesalan atas ketiadaan kedamaian atas sebagian warga. Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua misalnya. Konflik berkepanjangan dan seakan - akan negara tidak memiliki solusi soal itu. Persoalan HAM terjadi kurang lebih sudah sejak tahun 1961 hingga dengan 2017 ini. Pada tanggal 1 Agustus 2017 baru - baru ini terjadi kasus penembakan yang menewaskan 2 warga sipil dan 9 diantarnya luka berat. 

Namun patut juga diapresiasi dari sisi yang lainnya. Karena pemerintah telah letakan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan produktifitas, daya saing dan kualitas hidup rakyat. Indikatornya peningkatkan produktivitas pada sektor laut dengan membangun tol laut, meningkakan daya saing dengan memberikan modal bagi pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan memberikan ruang bagi pemasaran produk-produk usaha kecil menengah, tranformasi fundamental ekonomi nasional dari ekonomi konsumtif ke ekonomi produktif. Pembangunan infrastruk Indonesia sentris, pemerintah Jokowi tidak hanya berpusat di pulau Jawa tapi juga membagun di luar pulau Jawa antara lain; tol trans Sumatra, tol trans Papua, bendungan tanjung NTT, pos lintas batas entikong, dan jembatan  merah putih Ambon.