Indikasi "bagi-bagi" kursi mulai terlihat di kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Pasalnya meski mereka belum memenangkan kontestasi Pilpres 2019, langkah membagi-bagikan menteri secara arbitrer (semaunya) sudah dilakukan oleh Partai Gerindra.
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu memenangi Pilpres nanti. Â
"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kami kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS," Â katanya.
Bagaimana dengan Partai Demokrat? "Demokrat belum definitif. (AHY) salah satu yang dipertimbangkan," kata Hashim.
Selain PKS dan PAN, diketahui Partai Demokrat, Partai Gerindra, serta Partai Berkarya menjadi pengusung Prabowo. Namun tampaknya kursi kekuasaan itu tak akan dibagi rata.
Pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan satu hal, bahwa koalisi Prabowo-Sandi saat ini ternyata tak sepenuhnya solid. Gonjang-ganjing kepentingan tak terelakkan.
Diakui atau tidak, meski mereka berada dalam satu gerbong tetapi tarik-menarik kepentingan tak terhindarkan. Terutama antara Partai Gerindra dan Demokrat.
Diduga kuat, kondisi itu terjadi karena partai pimpinan SBY tersebut diketahui menggunakan prinsip rel ganda di Pemilu 2019 ini. Kader-kader Demokrat di bawah diperbolehkan untuk mendukung Prabowo atau Jokowi.
Sikap "mencla-mencle" Demokrat ini yang membuat ragu kubu Gerindra untuk memberikan kursi kepadanya.
Di sisi lain, meski Partai Gerindra sering mengkritik Jokowi karena diduga membagi-bagikan jabatan seenaknya ternyata dia sendiri justru melakukannya, bahkan secara lebih vulgar. Inilah wujud dari sikap kemunafikan dalam politik mereka.
Seharusnya jabatan menteri seperti itu tidak dibagi-bagikan dengan dasar asal partainya, melainkan dari kapasitas dan kemampuan individu dan kebutuhan kerja di lapangan. Tetapi koalisi Prabowo-Sandi sepertinya tak mau tahu.
Mereka membagi-bagikan kekuasaaan dengan seenaknya berdasarkan titah sang raja, Prabowo Subianto. Parahnya, pembagian itu pun ternyata tak adil, sehingga dua partai pengusung lainnya tak mendapatkan jatah kursi.
Tentu saja Demokrat di sini akan marah. Tak menutup kemungkinan, Demokrat akan mematikan mesin menjelang Hari-H Pemilihan Presiden. Bahkan mungkin juga mereka akan berbalik badan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Koalisi yang hanya didasari oleh nafsu berkuasa dan syahwat politik dapat dipastikan akan mudah runtuh. Mereka tak memiliki ikatan batin yang kuat untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat.
Koalisi seperti itu ibarat membangun Istana di atas pasir. Akan mudah luntur karena terpaan ombak "kepentingan" jangka pendek.
Tetapi terlepas dari itu, sebaiknya Gerindra dan Demokrat (juga PAN dan PKS) tak usah bermimpi terlalu tinggi. Toh belum tentu mereka akan dipilih rakyat dan menang pada Pilpres 2019. Bahkan menurut berbagai survei, suara mereka akan nyungsep.
Jadi, bermimpi itu boleh saja. Namun jika terlalu tinggi, maka akan sangat menyakitkan bila jatuh kemudian.
