Indikasi "bagi-bagi" kursi mulai terlihat di kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Pasalnya meski mereka belum memenangkan kontestasi Pilpres 2019, langkah membagi-bagikan menteri secara arbitrer (semaunya) sudah dilakukan oleh Partai Gerindra.
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu memenangi Pilpres nanti. Â
"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kami kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS," Â katanya.
Bagaimana dengan Partai Demokrat? "Demokrat belum definitif. (AHY) salah satu yang dipertimbangkan," kata Hashim.
Selain PKS dan PAN, diketahui Partai Demokrat, Partai Gerindra, serta Partai Berkarya menjadi pengusung Prabowo. Namun tampaknya kursi kekuasaan itu tak akan dibagi rata.
Pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan satu hal, bahwa koalisi Prabowo-Sandi saat ini ternyata tak sepenuhnya solid. Gonjang-ganjing kepentingan tak terelakkan.
Diakui atau tidak, meski mereka berada dalam satu gerbong tetapi tarik-menarik kepentingan tak terhindarkan. Terutama antara Partai Gerindra dan Demokrat.
Diduga kuat, kondisi itu terjadi karena partai pimpinan SBY tersebut diketahui menggunakan prinsip rel ganda di Pemilu 2019 ini. Kader-kader Demokrat di bawah diperbolehkan untuk mendukung Prabowo atau Jokowi.
Sikap "mencla-mencle" Demokrat ini yang membuat ragu kubu Gerindra untuk memberikan kursi kepadanya.
Di sisi lain, meski Partai Gerindra sering mengkritik Jokowi karena diduga membagi-bagikan jabatan seenaknya ternyata dia sendiri justru melakukannya, bahkan secara lebih vulgar. Inilah wujud dari sikap kemunafikan dalam politik mereka.
