Indonesia adalah negara demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan Tertinggi Berada Di Tangan Rakyat”. Memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang cara berkehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain berpolitik. Tanpa adanya kesadaran politik, maka tingkat pertisipasi politik masyarakat juga rendah yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.
Kesadaran berpolitik dapat diperoleh melalui beberapa hal, salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi, terutama bagi para mahasiswa untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dibagi dua yaitu, organisasi intrakampus misalnya seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SEMA), dll. Sedangkan organisasi ekstrakampus seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dll.
Organisasi kehamasiswaan tersebut baik inta maupun ekstra telah memberikan peran positif dalam memberikan pemahaman tentang kehidupan politik bagi mahasiswa. Salah satu di antaranya adalah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi ekstrakampus yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947/14 Rabi’ul Awal 1366 H yang di prakarsai oleh Lafran Pane.
Himpunan Mahasiswa Islam memiliki motivasi dasar untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta menegakkan dan mengembangkan ajaran islam. Karena bagi HMI, Indonesia dan Islam adalah dua entitas yang saling berjalin dan berkelindan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Meskipun HMI seringkali mengalami proses dalam menjalankan peranperan kebangsaanya, tetap saja entitas HMI sebagai organisasi mahasiswa yang menjadi pilar dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Wujud permulaannya adalah peran HMI sebagai organisasi perkaderan sesuai tertuang dalam Pasal 7 AD/ART HMI, dengan segenap nilai dan metedologi yang dimiliki untuk membina kader-kader umat dan bangsa menjadi insan cita, untuk siap menjadi pemimpin dimasa mendatang.
Kader-kader insan cita ini memiliki kesamaan visi dan konsep tentang umat dan bangsa, meskipun berbeda latar belakang dalam hal mazhab, daerah asal maupun bidang ilmu pengetahuan.
Maka lewat pandangan umum yang tertulis di atas, kita bisa melihat adanya hal yang saling berhubungan antara Negara dan Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) bergerak. Secara tidak langsung bicara landasan berorganisasi dan bernegara pun dilandasi dengan adanya “Konstitusi” jika dilihat Negara Indonesia memiliki (UUD NRI Tahun 1945) dan Himpunan Mahasiswa Islam memiliki (AD/ART HMI), dan kedua hal tersebut pula sebagai suatu konstitusi yang harus berisi 3 hal pokok seperti pandangan dari J.G Steenbeek yakni:
- Adanya jaminan hak azasi manusia
- Ditetapkan susunan ketatanegaraan
- Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
Maka kita bisa menilik konstitusi HMI (AD/ART) apakah sudah memuat ketentuan pokok dalam hal penjaminan hak azasi setiap anggota nya? Jika hal itu kita mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Tentang “Hak Anggota” ART HMI berbunyi “Anggota biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih”. Secara general kesimpulan yang kita dapat dalam unsur tersebut maka setiap Anggota biasa HMI memiliki hak untuk dipilih dalam konstalasi internal HMI, namun jika hal tersebut kita perhadapkan dengan hak anggota biasa dalam mencalonkan diri di pertarungan Pengurus Besar (PB HMI) mungkin hal itu masih terlalu jauh, kita bisa memperhadapkan unsur tersebut dengan kriteria calon ketua umum cabang dalam konstalasi (KONFERCAB).
Dalam ART HMI Pasal 28 ayat 3 Tentang Personalia Pengurus Cabang berbunyi
“Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:
a. Ber-taqwa kepada Allah SWT
b. Dapat membaca Al Qur`an
