Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi salah satu bahan baku utama yang digunakan hampir setiap hari. Namun, harga BBM ini berdampak kuat terhadap kinerja ekonomi Indonesia.Â
Oleh karena itu, penentuan harga bahan bakar minyak menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan harga bahan bakar juga menjadi penentu besar kecilnya defisit APBN. Kenaikan harga BBM di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sering terjadi dan pada tahun 1991 Presiden Suharto menaikkan harga BBM dari Rp 150 menjadi Rp 550 per liter.Â
Dua tahun kemudian, pada tahun 1993, Presiden Suharto kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 700 per liter, dan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 atau 1998, harga BBM kembali naik menjadi Rp 1.200 per liter.Â
Setelah itu, di bawah Presiden Megawati Sukarnoputri, harga BBM naik dari Rp1.450 menjadi Rp1.550, dan kembali pada awal Januari 2003 menjadi Rp1.810. Kenaikan harga BBM sebenarnya terus berlanjut hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencatatkan tiga kali kenaikan dan penurunan harga BBM.
Dan baru-baru ini, dengan inflasi yang diproyeksikan naik 6,5% hingga 7% pada akhir tahun, pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan harga bahan bakar menjadi Rp 10.000 per liter mulai 3 September 2022.Â
Kenaikan harga BBM akan berdampak negatif bagi kelas menengah ke bawah. Yang pertama, dampak penurunan pendapatan akan mengurangi daya beli dalam jangka pendek.Â
Namun, jumlah beban berbeda tergantung pada kelas pendapatan rumah tangga. Terutama kelompok rumah tangga terbawah atau miskin yang tidak memiliki cukup ruang untuk menghadapi masalah likuiditas jangka pendek.
 Kedua, harga bahan pokok meningkat. Kenaikan harga ini akan memukul keras kelas menengah ke bawah. apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca dilanda pandemi Covid-19. Ketiga, kenaikan harga BBM juga berdampak pada dimensi sosial masyarakat.Â
Salah satunya adalah meningkatnya pengangguran. Pasalnya, bahan bakar merupakan bahan dasar dalam menjalankan sebuah perusahaan. Kenaikan harga BBM memberikan tekanan pada biaya produksi. Akhirnya, perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi produksi.Â
Oleh karena itu, keputusan yang harus diambil perusahaan adalah menunda proses perekrutan karyawan baru hingga karyawan tersebut terpaksa diberhentikan (PHK). Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Keempat, meningkatnya pengangguran juga akan menyebabkan semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS untuk Maret 2022, garis kemiskinan meningkat 3,975% dibandingkan dengan September 2021 menjadi sekitar Rs.505.469.
Kenaikan harga BBM juga dapat berdampak positif seperti, Mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi polusi udara karena tidak banyak yang menggunakan kendaraan bermotor dan mendorong masyarakat lebih berpikir kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan seperti menciptakan transportasi ramah lingkungan.
Selain berdampak negatif dan positif banyak masyarakat yang kontra perihal kenaikan BBM karena naiknya harga BBM akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, apalagi dengan dampak pandemi dan ketidakpastian global.Â
Dia merasa desakan pemerintah hanya akan menguntungkan pengguna mobil bukan rakyat miskin sehingga penyesuaian harga BBM dilakukan, hal itu sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapan pun.
Selain itu, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengecam kebijakan pemerintah yang memutuskan menaikkan harga BBM. Menurutnya, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, harus diimbangi dengan upah dan fasilitas umum yang layak.
Namun, tidak hanya banyak yang keberatan dengan kenaikan harga BBM, tetapi juga banyak yang berpendapat yang mendukung kenaikan harga BBM, termasuk pemerintah. Melindungi APBN (Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah) Dengan naiknya harga BBM, tingkat subsidi yang diberikan oleh negara berkurang.Â
Di sisi lain, untuk meminimalkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pemerintah telah melakukan sejumlah program untuk memitigasi potensi risiko dari kebijakan kenaikan harga BBM. Terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan dan tak mampu.Â
Selain itu, hal ini juga berdampak positif bagi masyarakat. Misalnya, mengurangi polusi udara: Ketika harga bahan bakar naik, orang-orang mengurangi konsumsi bahan bakar mereka. Hal ini mengurangi dampak pemborosan bahan bakar dan dapat mengurangi kemurnian udara.Â
Namun, sebagian besar berita surat kabar didominasi oleh berita yang lebih pro-pemerintah, menurut hasil survei. Sangat jarang surat kabar memuat berita yang menentang pemerintah. Misalnya, berita tentang penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan subsidi BBM.Â
Surat kabar lebih aman dalam melaporkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut beberapa laporan, tindakan pemerintah dalam menanggapi kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar tambahan mendapat porsi yang lebih besar daripada berita yang menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan menaikkan harga bahan bakar tambahan.Â
Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Harga BBM Untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi untuk sektor eksplorasi minyak dan meningkatkan produksi minyak dalam negeri dengan merangsang eksplorasi dan ekstraksi minyak. Penarikan subsidi BBM memiliki argumentasi yang kuat dalam teori ekonomi, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan politik akibat penarikan subsidi BBM. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah perlu melakukan pembenahan dan audit Pertamina
Selain itu, dalam menanggapi kenaikan harga BBM, masyarakat perlu mengurangi pengeluaran konsumen dengan menerapkan kebiasaan hidup hemat, memaksimalkan kapasitas penumpang kendaraan, dan menggunakan transportasi bebas bahan bakar. Jika harga BBM naik, dikhawatirkan kemiskinan akan meluas tanpa peningkatan pendapatan masyarakat, dan ada tuntutan untuk penghematan dan penggunaan BBM yang efektif.