Demokrasi Terpimpin ala Jokowi

Kemiripan pola pemberangusan ala Jokowi ini melalui instrumenn hukum dan non hukum yang menyempitkan ruang kebebasan dan mematikan kritik publik dengan salah satu produk hukum yaitu UU ITE. Undang Undang ini yang pada awalnya dimaksudkan untuk memerangi kejahatan siber malah berbalik arah dengan menangkapi dan memenjarakan jurnalis,aktivis, dan warga negara yang biasa mengkritik pemerintah.

Di samping memakai perangkat hukum itu, Jokowi juga mengadopsi cara cara non hukum untuk mengamputasi kebebasan dan kritik publik lewat pemberangusan oposisi politik. Rezim Jokowi, terutama di periode kedua nyaris tak ada satupun oposisi. Jokowi yang dikenal jago melobi para elite politik menghadirkan koalisi gemuk membuat prinsip check and balance hampir tidak berjalan sama sekali.

Matinya oposisi politik era Jokowi ini terekam jelas lewat mulusnya pembahasan dan pengesahan sejumlah produk produk hukum yang penuh kntroversial dan mendapat kecaman dari publik, seperti UU CIPTAKER, Revisi UU KPK dan pembahasan RUU PILKADA yang dibahas sekian jam di BALEG DPR RI. Sementara itu, depolitisasi Gerakan atau suara kritis ditempuh Jokowi dengan mengakomodasi akademisi ke dalam pemerintahan. Konsekuensinya, suara kritis mereka menjadi padam. Para akademisi tersebut menjelma menjadi operator kekuasaan yang sibuk membela dan membenarkan setiap Langkah dan Gerakan kekuasaan atau dalam Bahasa Gramsci disebut intelektual tradisional. Bertugas sebagai kepanjangan tangan kekuasaan yang mengarahkan publik agara menyepakati segala bentuk ide dari seorang penguasa.

Seiring dengan pembungkaman yang terus terjadi dengan pola demokrasi yang mangarah kepada demokrasi terpimpin era soekarno, dapat kita lihat juga fenomena yang terbaca pada beberapa kebijakan yang kian tersentralisasi, utamannya dalam kepemimpinan di daerah. Bagaimana kita melihat seluruh kewenangan dari level pusat, daerah, mekanisme demokrasi dan segala macamnya dibajak dengan kewenangan yang tunggal yang bersifat absolut dari Jokowi.

Terlihat dari Presiden Jokowi dan Menteri dalam negeri Tito Karnavian tidak kunjung mengeluarkan menerbitkan peraturan pelaksana dalam hal pengagkatan penjabat (pj) kepala daerah. Padahal, penerbitan aturan itu langsung amanat dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Rekomendasi Ombudsman RI yang mempunyai wewenang untuk itu. Oleh karenanya, kesewenangan inilah yang terlihat jelas bahwa pola demokrasi era rezim Jokowi menuju demokrasi terpimpin yang menunjuk langsung pj kepala daerah tersebut.

MENGAMANKAN DEMOKRASI 

Melihat dari Indonesia sejak di proklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 yang sedikit lagi memasuki usia seratus tahun di 2045. Pada usia tersebut, kita sangat berharap Indonesia mencapai situasi ideal dalam berbagai kehidupan termasuk dalam tatanan demokrasi. Oleh karena itu, memikirkan capaian dan idealitas demokrasi tersebut menjelang 100 tahun Indonesia menjadi kewajiban.

Berangkat dari sejarah bahwa demokrasi di Indonesia tidak bergerak secara linier sehingga sangat dibutuhkan kebijakan untuk memperkokoh demokrasi tersebut. Pertama, walaupun menghadapi periode-periode pasang surut, ide tentang demokrasi tidak pernah punah dalam praktik bernegara di Indonesia. Kedua, Indonesia tidak hanya konsisten menempatkan demokrasi sebagai bagian integral dalam peran internasionalnya, namun juga aktif mempromosikan demokrasi di luar negeri, pada tingkat kawasan dan global, sehingga memiliki kebutuhan untuk memperkuat demokrasi di tingkat domestik. Ketiga, saat ini Indonesia sudah berada pada jalur demokrasi yang kuat pada aspek tertentu, namun membutuhkan perbaikan pada aspek demokrasi lainnya.

Serta demokrasi juga sangat bergantung pada aktor aktor demokrasinya yang dimulai dari pemerintahan hingga masyarakat sipil.

Dengan begitu, demokrasi di Indonesia tetap aman dengan control politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas dapat ditekan.