Selain itu, terdapat permasalahan terkait hak kepemilikan lahan di sekitar Gunung Kelud. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat menciptakan hambatan dalam proses perizinan dan pengembangan lahan untuk keperluan wisata.Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pengelola wisata dan masyarakat sekitar juga menjadi tantangan signifikan.Partisipasi aktif masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.Namun, minimnya keterlibatan dan dukungan dari komunitas setempat dapat menghambat upaya pengembangan fasilitas dan layanan wisata yang memadai, sehingga menurunkan daya tarik bagi investor.
Tantangan lain adalah terbatasnya variasi destinasi wisata di kawasan Gunung Kelud. Meskipun memiliki potensi alam yang indah, kurangnya diversifikasi atraksi wisata membuat kawasan ini kurang kompetitif dibandingkan dengan destinasi lain yang menawarkan beragam pengalaman bagi pengunjung.Hal ini menyulitkan investor dalam mengembangkan paket wisata yang menarik dan beragam untuk menarik minat wisatawan.
Terakhir, kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pariwisata di Gunung Kelud masih perlu ditingkatkan.Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pengelola dan pekerja di sektor pariwisata menyebabkan pelayanan yang kurang profesional dan tidak memenuhi standar industri.Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan wisatawan dan pada akhirnya mempengaruhi reputasi destinasi, yang berdampak negatif pada minat investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
Langkah Apa yang seharusnya diambil Pemerintah Kabupaten Kediri?
Untuk meningkatkan daya tarik investasi wisata di Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Kediri harus mengambil langkah-langkah strategis yang berfokus pada mitigasi risiko bencana, peningkatan infrastruktur, perbaikan regulasi investasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan diversifikasi atraksi wisata.
Pertama, pemerintah harus memperkuat sistem mitigasi bencana guna mengurangi risiko bagi investor dan wisatawan. Sebagai gunung berapi aktif, Gunung Kelud membutuhkan sistem peringatan dini yang canggih, jalur evakuasi yang jelas, serta kebijakan penanggulangan bencana yang matang. Dengan adanya kepastian keamanan, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan wisata di kawasan ini.
Kedua, infrastruktur menuju Gunung Kelud perlu terus ditingkatkan. Meskipun akses jalan telah diperbaiki, kualitas transportasi umum dan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, jaringan komunikasi, serta listrik dan air bersih di sekitar kawasan wisata masih perlu mendapat perhatian. Pemerintah juga bisa menggandeng sektor swasta untuk membangun sarana akomodasi, pusat informasi wisata, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Ketiga, pemerintah harus menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor. Proses perizinan investasi di sektor pariwisata perlu dipermudah dengan mekanisme yang transparan dan efisien. Selain itu, kepastian hukum terkait kepemilikan lahan di sekitar Gunung Kelud harus segera diselesaikan agar tidak menjadi hambatan bagi investor yang ingin mengembangkan fasilitas wisata di sana.
Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Pemerintah bisa mengadakan pelatihan bagi penduduk sekitar agar mereka bisa berperan aktif dalam industri pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau pelaku usaha kuliner dan kerajinan khas daerah. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta ekosistem wisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
