Bedah Pidato Presiden Jokowi di Sidang PBB: Palestina dan Covid-19

Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-75, 23 September 2020. Menggunakan kemeja biru dan peci hitam, Jokowi berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia.

Mengawali kalimatnya di hadapan seluruh peserta sidang yang berlangsung secara virtual, Jokowi langsung menitikberatkan permasalahan dunia yang kini tengah sama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19. Ia menyinggung perpecahan yang justru timbul dalam kondisi seperti ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seperti kita ketahui, semakin mengkhawatirkan peningkatan kurva kasus positif Covid-19 di tanah air, rupanya dibarengi oleh ketidaksatuan suara rakyat maupun pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Saling sikut-menyikut, salah-menyalahkan, hingga saling ketidakpercayaan yang muncul malah memperparah kondisi yang ada dan menurunkan tingkat ketidakpedulian masyarakat untuk satu padu bekerja sama memperbaiki kondisi bangsa.

Jokowi mengimbau kepada rakyat Indonesia, dan juga di seluruh dunia, untuk lebih mengedepankan pendekatan win-win solution dalam mengatasi situasi krisis saat ini. Jangan sampai rivalitas terus meruncing, karena akan membuat kedamaian dan kestabilan dunia sulit dicapai.

Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Pernyataan Jokowi mengenai pentingnya perdamaian dunia, tentu sangat koherens dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan bagi Palestina. 

Sejak dulu hingga saat ini, sikap Indonesia tidak pernah berubah terkait Palestina. Sesuai dengan nilai luhur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Jokowi pun kembali mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan Palestina.

Sebagai negara yang pernah merasakan pedihnya penjajahan selama berabad-abad lamanya, perdamaian dan kemerdekaan menjadi hal yang sangat substansial bagi negara ini. Apalagi di masa lalu, Palestina juga menjadi negara yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Jokowi mengingatkan, Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat, yang sampai saat ini belum mencapai kemerdekaan. 

Padahal KAA yang digelar 65 tahun lalu, menghasilkan sebuah poin penting bagi dunia yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung berisi sikap penting mengenai perdamaian, kerjasama dunia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Adalah ironi bila sebuah negara yang menghadiri konferensi tersebut nyatanya selama puluhan tahun masih belum merasakan kemerdekaan.

Pemaparan Jokowi yang menyinggung pula mengenai Dasasila Bandung di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, sekaligus menjadi isyarat bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia sejak dahulu kala selalu menjunjung tinggi perdamaian dan menentang penjajahan untuk alasan apapun. 

Pembahasan Jokowi mengenai kemerdekaan Palestina cukup penting, karena diharapkan dapat memberikan dampak tidak langsung bagi tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh PBB. 

Sebagai negara yang terpilih sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia berharap bisa menjadi bagian dari solusi untuk menggaungkan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.

Memang sejak awal terpilih sebagai Presiden DK PBB, 23 Juli 2020 lalu, Indonesia sudah berkutat pada pembahasan seputar perdamaian dunia dengan mengusung tema Advancing Sustainable Peace. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia ingin memajukan perdamaian di tengah situasi wabah Covid-19 yang rawan timbul perpecahan.

Jokowi soal Covid-19 di Indonesia: Kesehatan dan Kestabilan Ekonomi adalah Prioritas

Di Indonesia saja saat ini perpecahan dan rivalitas terus luber di mana-mana. Perpecahan itu sendiri timbul karena ketidakkonsistensian pemerintah dalam menangani Covid-19 yang membuat rasa kepercayaan masyarakat menurun drastis seiring meningkatnya lonjakan kasus. 

Perpecahan timbul di antaranya karena rasa takut masyarakat akan dua hal yang menjadi momok di tengah pandemi, kondisi kesehatan dan kemerosotan ekonomi.

Keduanya seolah menjadi teror, menjadi bumerang, atau bahkan buah simalakama. Siapa yang mengutamakan kesehatan, akan tekor dari segi ekonomi. Pun sebaliknya, mereka yang mengutamakan ekonomi terus bergerak, terancam tergadai kesehatannya. 

Pemerintah didesak untuk segera menemukan solusi yang tidak menyengsarakan rakyat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Dalam pidatonya di hadapan PBB, Jokowi menekankan Indonesia memprioritaskan kesehatan dan kestabilan ekonomi. Pemilihan kata yang menarik untuk dianalisis, yaitu secara tidak langsung menempatkan kata “kesehatan” di urutan pertama sebelum kata “ekonomi”, yang kemudian menjadi satu frase koordinatif, frase di mana komponen-komponen pembentuknya memiliki kedudukan setara.

Jokowi sekaligus ingin meyakinkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah akan selalu ada menjamin kesehatan setiap warga negara tanpa harus mengorbankan perekonomian. 

Perlahan tapi pasti, Jokowi berharap win-win solution yang ditawarkannya dapat berjalan agar roda ekonomi kembali berputar. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama menangani Covid-19.

Sikap Lunak Jokowi dan Amarah Donald Trump

Tidak banyak pembahasan mengenai kondisi Covid-19 di dalam negeri yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Seperti sudah dibahas sebelumnya, Jokowi selalu mengulang kata-kata perdamaian dan pentingnya kerjasama dunia. 

Mungkin hal itulah yang mendasari pula mengapa isi pidato Jokowi cenderung lunak dalam menyikapi krisis dunia saat ini. 

Berbeda dengan pidato yang disampaikan oleh Donald Trump, yang secara ofensif meminta Tiongkok bertanggung jawab atas kegaduhan yang ditimbulkan melalui sebuah virus bernama Covid-19.

Namun, kita tidak bisa serta-merta menganggap lunaknya Jokowi yang hampir tidak sedikit pun menyinggung Tiongkok dalam pidatonya sebagai sebuah bentuk ketakutan atau rasa tidak enak hati. 

Sekali lagi, semua itu hanyalah upaya Jokowi menjaga martabat Indonesia yang sejak awal terus menekankan perdamaian dunia dan menghindari saling menyalahkan antar negara dalam menghadapi wabah Covid-19.