Sementara pada sisi lain kebutuhan karyawan akan gaji harus tetap diberikan apabila usaha tetap berjalan. Kondisi ini akhirnya menjadi hal yang dilematis saat para pelaku usaha pada akhirnya tidak memiliki pilihan. Kebijakan pemerintah yang juga menyarankan untuk memberhentikan sementara aktivitas usaha, memaksa pengusaha untuk memberhentikan para pekerja.
Hampir semua lini ekonomi nasional mengalami ketidakpastian dalam situasi Pandemi ini. Mulai dari pengusaha skala Mikro sampai pada pengusaha Makro. Mulai dari aktivitas lokal, nasional, hingga internasional.
Sehingga dengan kata lain dari sisi pengusaha tidak ada sebuah pilihan yang tersedia. Hanya ada pilihan lanjut dengan merugi secara perlahan, atau berhenti dan memaksa karyawan berhenti bekerja. Seandainya tetap memilih melanjutkan usaha namun merugi, peraturan pemerintah juga akan memaksa mereka menghentikan sementara usaha tersebut.
Solusi dan Problema Pemerintah
Dalam menghadapi Pandemi seperti sekarang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya guna memutus rantai penularan Corona. Namun lain lagi dengan persoalan ekonomi yang muncul setelahnya. Lonjakan angka penduduk yang menganggur menjadi problema baru dimana tanpa pekerjaan, semakin banyak pula warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Seperti kita ketahui bersama pemerintah sudah menawarkan beberapa skenario pemenuhan kebutuhan. Sedikitnya terdapat 10 skenario yang dilakukan pemerintah demi membantu warga negara dalam pemenuhan kebutuhan. Bantuan ini juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan berbagai mekanisme pelaksanaan dan waktu.
Namun dalam melaksanakan bantuan masyarakat ini juga tidak lepas dari adanya masalah lain. Tidak ada satu lembaga atau indikator apapun yang mampu menjadi agent of control yang memiliki legitimasi hukum, guna memastikan bahwa bantuan tersebut berjalan sesuai target dan efektif. Mengapa? karena sampai sekarang tidak sedikit penduduk “pra sejahtera” yang bahkan tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut, atau mendapat bantuan kurang dari apa yang pemerintah wacanakan sejak awal.
Muncul masalah baru dalam pengawasan, efektifitas, dan transparansi anggaran yang digunakan guna mewujudkan bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Seperti kita ketahui bersama melalui berbagai sumber, tidak sedikit warga negara yang tergolong “mampu” secara finansial justru ikut menikmati bantuan pemerintah. Dimana sejatinya bantuan tersebut lebih menyasar penduduk yang ter-kategori tidak mampu.
Partisipasi Warga Negara
Mungkin kita semua sepakat bahwa Pandemi yang diakibatkan Covid-19 ini ibarat “Buah Simalakama”. Pada satu sisi kita harus memutus rantai penyebaran Corona dengan berbagai kebijakan, sampai pada penutupan jenis usaha. Namun di sisi lain kita juga akan dihadapkan pada penurunan gairah ekonomi global yang berdampak pada kelumpuhan ekonomi nasional.
