.
m.lensaindonesia.com
.
Tim Jabar Batal Didiskualifikasi dari PON 2012
VIVAbola - Tim sepak bola Jawa Barat yang tampil di PON Riau 2012 batal didiskualifikasi. Intervensi yang dilakukan oleh Ketua KONI, Tono Suratman membuat tim Jabar berhak lolos ke babak berikutnya bersama Sumatera Utara. Sidang Dewan Hakim PON 2012 yang digelar 9 September lalu telah mengeluarkan 5 butir keputusan. Pada poin keempat, Dewan Hakim memberikan kewenangan kepada Toni Apriliani sebagai ketua Pengprov PSSI Jabar untuk menjadi manajer tim sepak bola Jabar di PON XVIIII. Pada butir kelima ditegaskan, bila butir keempat tidak dijalankan, maka Jabar akan didiskualifikasi dari Grup B. Meski demikian, Jabar tidak mengindahkannya. Hal itu terlihat pada line up Jabar saat bertemu Gorontalo di laga pamungkas Grup B di mana di sana tidak dicantumkan nama Tony sebagai manajer, melainkan Dan Rizawardhana. Merujuk pada keputusan Dewan Hakim PON, Sikap ini harusnya membuat Jabar secara otomatis didiskualifikasi dari penyisihan grup. Namun berkat intervensi yang dilakukan KONI Pusat, hal itu batal dilakukan. "Masalah Jabar tergolong besar. KONI pusat turun tangan menyelesaikannya. Hasilnya, Jabar tidak jadi didiskualifikasi," kata Ketua Bidang Pertandingan PB PON, Satar Saleh, Rabu 12 September 2012. Ketua Dewan Hakim, Sudirman menambahkan, Tono Suratman selaku ketua umum KONI langsung turun tangan mengatasi masalah ini. "Ia berpikir secara strategis dan indikatornya pun terukur," ucap Sudirman. Sudirman juga menjelaskan bahwa ada fakta bahwa keputusan Dewan Hakim itu sudah dijalankan, yaitu surat tugas dari KONI Jabar yang menunjuk Tonny jadi tim manajer tim sepakbola dan futsal Jabar. Namun hal ini dibantah Tony yang mengaku belum pernah menerima surat keputusan. "Itu surat penting. Jika surat penting, pasti ada tanda terimanya. Kasih ke saya buktinya jika mereka sudah kirim surat tugas itu. Sampai sekarang, saya tidak pernah terima surat dari KONI Jabar," beber Tony. (eh)
http://bola.viva.co.id/news/read/350935-tim-jabar-batal-didiskualifikasi-dari-pon-2012
http://m.lensaindonesia.com/2012/03/07/koni-ijinkan-kpsi-gelar-klb.html
.==============================
.
Toni A yang mengaku sebagai PengProv Jabar, yang sebenarnyua sudah teranulir dengan pendeklarasian dirinya sebagai ketua KPSI yang melahirkan KLB ancol, dan memecat Pak djohar sebagai Ketunm PSSI menggantikannya dengan LNM sebagai ketua.
Peristiwa KLB merupakan pernyataan sikap yang konsekwensinya berada diluar dan keluar dari Organisasi PSSI di bawah Djohar A. Oleh karena itulah Pengprov PSSI Jabar secara otomatis kosong dan diganti dengan ketua PengProv baru dibawah Bambang Sukowiyono dengan melalui Musdalub Pengprov Jabar pertengahan agustus yang lalu.
Dengan kondisi itulah Pemerintah daerah dan KONI jawa barat bersama pejabat terkait telah memutuskan Tim PON Jabar yang diketuai oleh Bambang Sukowiyono lah yang menjadi Tim PON mewakili Jawa barat. Entah bagaimana, terjadilah konflik dengan masuknya intervensi KONI yang intinya mendukung Peng Prov yang di komandani oleh jajaran KPSI dibawah Toni A dan LNM.
Dengan kewibawaan KONI, sangatlah mudah untuk mengintervensi PB PON yang pendanaannya dikucurkan melalui rekomendasi KONI. Tanpa melalui prosedur yang benar, akhirnya terjadi kericuhan dicabang sepakbola, sehingga ditariknya dukungan PSSI dari seluruh kegiatan pertandingan sepakbola.
Dan dengan serta merta di gantikan oleh pelaksana pertandingan yang di dukung oleh KPSI. Hal ini akan menjadi preseden perselingkuhan dan konspirasi yang nyata ada dan merusak tatanan olahraga terutama sepakbola. Tentu saja tidak akan berhenti dan terus akan bergulir menjadi masalaah besar yang menuntut penyelesaiannya serta pertanggung jawaban.
KONI dibawah pimpinan Tono S, jelas telah menghasilkan kegiatan sepakbola diluar pengawasan dan naungan PSSI yang sah dibawah FIFA/AFC. Dengan campur tangan dan intervensi politik /kekuasaan KONI mempengaruhi dan mengatur pertandingan sepakbola, melalui KPSI dibawah kendali Toni A dan LNM.
KONI dibawah Tono S sudah tak bisa mengelak lagi dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan, konspirasi antara KONI dan KPSI memang benar benar terjadi dan bersifat konspiratif yang masif. Perselingkuhan yang tidak syah telah menabrak aturan dan protokol sistem dan prosedur Organisasi manajemen KONI, dimana KPSI bukanlah anggota KONI, Anggota KONI satu satunya di bidang sepakbola adalah PSSI.
Tono S jelas telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap tata kerja dan tata laksana KONI dengan menabrak UU dan AD/ART nya sendiri. Oleh karena itu sudah sepantasnya Ketua KONI dan pengurusnya perlu dievaluasi dan direvitalisasi sekaligus direstrukturisasi kepengurusannya, mengembalikan KONI kepada posisi yang sesuai dengan UU.
Kepengurusan KONI di bawah Tono S, sudah jelas terlihat kelemahan dan iktikad yang tidak baik dalam mengelola dan mengkoordinir kegiatan Olahraga di tanah air.
Dengan intervensi KONI pusat atas keputusan Dewan PB PON, benar benar merupakan kerja yang amburadul, telah memberikan suasana yang tak ada kepastian.
Tono S dan Toni A, KONI dan KPSI, dua sejoli yang terikat ikatan konspiratif menyeret intervensi politik kedalam ranah olahraga khususnya PSSI dicabang olahraga sepakbola. Terlihat konspirasinya hanya sebatas perorangan dan bukan lembaga. Keputusan2 nya tidak didasarkan atas keputusan dan kebijakan lembaga, tetapi diputuskan berdasar atas kebijakan pribadi dan kepentingan kelompok dan golongan yang berkonspirasi.
Telanjangnya konspirasi yang terpampang di ranah publik dengan segala macam kebasurdannya, akan menjadi pertimbangan bagi FIFA/AFC dalam memutuskan kebijakan kepada Indonesia dalam waktu dekat ini. Apakah akan memberi sanksi kepada Indonesia ataukah kepada sekelompok kecil konspirator yang membawa dan menyeret intervensi politik kepada PSSI, dengan menggunakan dan menyalah gunakan lembaga politik yang ada.
Semoga semakin jelas sasarannya, dengan kejernihan peristiwa yang terpampang di ranah publik, semua terbuka dan telanjang dimata masyarakat sepakbola pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Semoga sudah tak ada lagi celah jalan untuk lari dan mengelak dari pertanggung jawaban atas kejadian kejadian yang telah memporak porandakan pesta olahraga Nasional PON, yang merupakan perhelatan rakyat Indonesia dalam mengejawantahkan persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa dan satu negara, dalam kebersamaan dan persuadaraan.
Adalah tindakan melawan kehendak seluruh rakyat dalam upayanya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, Hal ini harus secepatnya dilakukan tindakan yang secukupnya dan terukur, agar tidak menjadi melebar menjadi perpecahan diantara warga masyarakat. menjauhkan dari kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.
Pemerintah harus bersikap tegas dan turun segera memadamkan potensi perpecahan di kalangan masyarakat bawah yang akan mendestabilisasi politik dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dengan mengembalikan posisi politik yang tak tercemari oleh tindakan2 pejabat/pengurus lembaga yang menyalah gunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Rakyat Indonesia menunggu ketegasan Pemerintah cq. Menegpora dan Menko Kesra, dalam menyelesaikan masalah KONI sebagai lembaga yang sesuai dengan UU no.3 tahun 2005.
.
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
.
Jakarta 13 September 2012
.
Zen Muttaqin .
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H