Jauh sebelumnya, perlawanan di bawah pimpinan Tuarek Nartkime tahun 1967, protes tahun 1972 di Lembah Tsinga yang mengorbankan sekitar 60 warga Amungme, protes besar-besaran di Mulkindi tahun 1973 karena penggusuran untuk membangun kota Tembagapura, adalah di antara perjuangan yang sanggup memaksa Freeport duduk di hadapan warga Amungme. Tuntutan hanya satu: hargai orang Amungme sebagai manusia yang memiliki hak atas wilayah kehidupan.
Demikian pula rangkaian protes melawan yang dilakukan sepanjang tahun 1990-an bersama Kelly Kwalik, Kamangki Kemong, dan Mama Yosepha Alomang. Hingga tak terhindarkan, beberapa fasilitas Freeport terpaksa dihancurkan di tahun 1996, kota Timika dan Tembagapura lumpuh. Tuntutannya masih sama sederhananya: kesempatan kerja bagi orang asli Papua dan pengembangan manusia khususnya di 7 suku: Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Moni dan Mee.
Kami juga ingat kam semua berusaha membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan menggugat PT. Freeport di New Orleans AS maupun di pengadilan Indonesia. Di luar keberhasilan dan kegagalannya, kamorang su kasehkitorang pelajaran bagaimana menjadi berani, walau kematian harganya. Kamorang su berjuang dan berdarah banyak. Dan hanya setelah itu (1996) Freeport tingkatkan jumlah karyawan orang Papua asli beserta staf.
Dua tahun lalu Gubernur Papua mengajukan 17 agenda strategis pembangunan Papua kepada Freeport. Apakah sudah memenuhi aspirasi kamorang semua?
Jika untuk hak formal dan legal saja ribuan orang Amungme dan Kamoro mesti berjuang mati, maka buat apa sebenarnya PT. itu ada di Papua?
Hanya kamorang yang berhak beri keputusan. Kitorang akan akan bantu.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
