Liberalisme dalam Komunisme: Benarkah Tiongkok Mengadopsi Sistem Perekonomian Liberal?

Sudah bukan rahasia lagi apabila Tiongkok merupakan negara komunis besar yang terus bertahan hingga kini. Bahkan Tiongkok terus berkembang menjadi salah satu negara adidaya yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia, bahkan di dunia. Negara komunis sendiri merupakan negara yang menganut paham bahwa kekayaan dunia merupakan milik bersama dan lebih baik dari milik pribadi. 

Yang mana ketika diartikan lebih jauh maka pandangan ini memberikan pemahaman bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam situasi ekonomi, tujuan dari adanya usaha ialah untuk kesejahteraan umum, dan tidak ada pembeda di antara semua orang. Paham komunisme ini tidak dapat terlepas dari gagasan sosialis.

Sosialisme merupakan sebuah paham yang ditemukan dalam budaya Yunani Kuno dimana seorang pemimpin negara tidak boleh menjadikan negara sebagai milik pribadi dan menggunakan kedudukannya untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam paham sosialis, segalanya bersama-sama dan hidup berdampingan tanpa ada pembeda. 

Maka dari itu bagi sebuah negara yang menganut paham ini, negara menjadi hal nomor satu yang harus dipikirkan. Dalam sebuah prakteknya, pemimpin negara menjadi representasi dari negara tersebut sehingga segala keputusan pimpinan negara dianggap benar dan sudah dipertimbangkan akan membawa kebaikan negara.

Dalam hal ini Tiongkok melakukan hal yang sama. Segala keputusan yang berkaitan dengan negara diambil oleh pimpinan negara degan pertimbangan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif lebih banyak dibanding dampak negatif kedepannya. 

Maka tak heran apabila negara yang menganut paham komunis mengatur segalanya dengan ketat, termasuk soal kebebasan berpendapat dan hak pers. Bahkan dalam hal pers, negara menjadi pihak yang terlibat langsung dan menyeleksi sebuah tulisan dapat dipublikasikan secara luas atau tidak.

Tiongkok menjadi negara yang uni. Hal ini dikarenakan Tiongkok sebagai negara komunis besar memiliki ideologi yang berbeda dalam praktek ekonominya.  Deng Xiaoping pada tahun 1979 melakukan reformasi dengan anggapan dasar bahwa kemiskinan bukanalah arti dari sosialis. 

Maka dari itu Deng menerapkan sistem perekonomian yang lebih terbuka pada setiap sektornya, atau biasa dikenal dengan ekonomi liberal. Dimana melalui sistem liberal ini maka ekonomi pasar memiliki kebebasan untuk melakukan interaksi dengan bebas. 

Pemerintah hanya menjadi pihak pengawas dan memastikan agar interaksi ekonomi terlaksana tanpa terkendala. Semua orang memilik kebebasan untuk memilih usaha yang diinginkan namun tetap kemampuan bersaing yang menjadi penentu. Bagi yang tidak mampu untuk bersaing maka akan selalu tertindas dan tertinggal sementara bagi yang kuat bersaing akan terus berdiri.

Deng mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan sistem liberal dimana Deng memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan interaksi ekonomi.