Korupsi dan Ketidakadilan
Korupsi merupakan salah satu contoh paling mencolok dari hukum yang tajam ke bawah. Pejabat publik yang korup sering kali tidak mendapatkan hukuman setimpal dengan kejahatan mereka karena memiliki jaringan kekuasaan dan kekayaan yang melindungi mereka. Sebaliknya, rakyat kecil yang mencoba melawan ketidakadilan sering kali menghadapi intimidasi, penangkapan, dan hukuman berat.
Contoh Kasus Nyata
Salah satu contoh terkenal adalah kasus korupsi besar di beberapa negara berkembang di mana pejabat tinggi pemerintah terlibat dalam penggelapan dana publik. Sementara itu, para petani atau buruh yang terlibat dalam protes atau demonstrasi sering kali ditangkap dan dihukum dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum atau tindakan subversif.
Skandal Korupsi
Skandal korupsi yang melibatkan miliaran dolar seperti kasus 1MDB di Malaysia menunjukkan bagaimana elit politik bisa lolos dari hukuman meskipun ada bukti kuat. Sementara itu, pelanggar kecil di sektor informal sering kali menghadapi proses hukum yang cepat dan berat.
Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan
Di beberapa negara, sistem peradilan menunjukkan bias yang jelas terhadap orang miskin. Orang-orang kaya bisa menyewa pengacara terbaik dan memanfaatkan celah hukum, sementara orang miskin sering kali tidak mampu membayar biaya hukum dan menerima pembelaan yang kurang memadai.
Kesimpulan
Fenomena hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas merupakan cerminan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Teori kritis hukum menawarkan kerangka pemahaman bahwa hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan kelompok marjinal. Untuk mencapai keadilan sejati, reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan agar hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.
Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, penguatan lembaga pengawasan yang independen, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelanggar hukum dari semua golongan. Hanya dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan dan bukan sebagai instrumen penindasan.
