Hubungan Sipil dan Militer dalam Negara Demokrasi

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa Feaver pertama-tama membagi kecenderungan kontrol sipil ke dalam 2 kutub, yakni kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil obyektif. 

Semakin ke kiri artinya kontrol sipil subyektif dan semakin ke kanan artinya kontrol sipil obyektif. Kemudian dari dua kutub kontrol tersebut ia membagi menjadi 4 kategori. Dari ujung kiri yakni CMI-MW (ekstrim subyektif), CMI-MS (subyektif), CMU-MW (obyektif), sampai ke ujung kanan yakni CMU-MS (ekstrim obyektif).

Definisi mengenai kontrol sipil obyektif dan subyektif ini sebelumnya sudah banyak dijelaskan pula oleh founding fathers dari teori hubungan sipil militer, yakni Huntington. 

Pada intinya kontrol sipil obyektif adalah ketika elit militer semakin efektif dengan minimnya pengaruh militer dalam mengambil keputusan nasional. Sedangkan kontrol sipil subyektif adalah ketika militer semakin terlibat dalam mengambil keputusan nasional seperti dalam kancah politik dan isu kelembagaan strategi keamanan nasional. Dalam posisi demikian maka kontrol sipil terhadap militer menurun.

Ziippwald (dalam Djuyandi, 2019: 19) mengatakan bahwa semakin banyak militer terlibat dalam kancah politik dan situasi pengambilan keputusan nasional maka akan menurunkan kapabilitas militer dalam mempertahankan negara. Zippwald pun mengutip Huntington yang percaya bahwa memaksimalkan kontrol sipil objektif adalah cara terbaik untuk mencapai hubungan sipil militer yang efektif. Dalam pelaksanaannya, Zippwald (dalam Djuyandi, 2019: 19) mengatakan bukan hanya perihal ketundukan militer pada aturan damai atau perang, tetapi lebih dari itu berkenaan dengan ideologi antara masyarakat sipil dan etika professional militer. Pada akhirnya, tujuan dari kontrol sipil obyektif adalah memiliterkan kelompok militer dengan menfokuskan tugas militer sebagai alat negara dalam menjaga pertahanan dan kemanan (Djuyandi, 2019: 19).

Analisis Teori Hubungan Sipil dan Militer dari Beberapa Ahli

Dalam bukunya, Dr. Yusa Djuyandi menguraikan dan membandingkan teori yang diungkapkan oleh para pakar teori hubungan sipil militer, yakni Huntington, Janowitz, Cohen, Schiff, dan Feaver. Secara singkat, penjelasan dari masing-masing teori serta perbandingannya terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel Teori Hubungan Sipil Militer oleh Andrew (dalam Djuyandi, 2019: 21)

Dari table di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa profesionalisme militer sangat penting dalam hubungan sipil-militer dan kontrol sipil objektif adalah yang lebih banyak disarankan oleh para pakar.

Maka kita dapat menyimpulan, bahwa dalam negara demokrasi, kontrol sipil objektif perlulah dibangun untuk memaksimalkan profesionalisme militer. Oleh karena itu, seluruh kelompok sipil, baik itu dari pengambil keputusan negara/pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemimpin opini publik dan tentunya masyarakat perlu berperan dalam reformasi sektor keamanan.

Hubungan Sipil – Militer dalam Mewujudkan Keamanan di Negara Demokrasi

Sejak kapan sebetulnya konsep keamanan dengan demokrasi saling berkaitan? Jika meihat pada sejarahnya, kekuatan militer memang identik dengan kekuatan negara. 

Namun, pasca Perang Dunia II dan perang dingin, kini dunia tidak lagi menghadapi situasi perang sehingga isu keamanan pun bergeser dari tradisional menjadi non-tradisional.