Sulitnya Menyelamatkan Indonesia dari Kemiskinan, Ini Penyebabnya!

Berjuang Hidup dalam Kemiskinan

Harus kita pahami bersama bahwa jutaan orang di seluruh dunia ini masih berada dalam kondisi miskin artinya mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, namun mereka tetap berjuang dan berusaha bertahan hidup meskipun itu sangat sulit dan menyakitkan. 

Kondisi miskin dapat membuat seseorang kesulitan dalam berbagai aspek hidupnya, mulai dari sulit mendapat layanan kesehatan, pendidikan, sampai membeli kebutuhan dasar.

Berikut ini 2 cara yang umum dilakukan oleh mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan, pertama adalah mencari sumber daya lokal artinya mencari program pemerintah yang membantu orang-orang miskin contohnya di Indonesia adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Kedua adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena pendidikan dianggap dapat meningkatkan taraf sosial dan ekonomi seseorang karena itu banyak orang yang mengikuti program pendidikan gratis. 

Namun kenyataannya kebanyakan pendidkan khususnya di Indonesia, itu tidak gratis bahkan ada yang memerlukan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkannya. 

Seperti yang dimuat dalam BBC News Indonesia (14/1/2023), kisah seorang Mahasiswi bernama Riska yang berjuang untuk membayar biaya kuliah sampai meninggal dunia. 

Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta ini diketahui meninggal pada 21 Maret 2021, Riska berusaha melanjutkan kuliahnya sedangkan saat itu ia hanya memiliki uang 130 ribu untuk ongkos pulang-pergi kuliah. 

Sedangkan uang sakunya hanya cukup untuk 1 minggu di Yogya, kemudian Riska mendapat pengumuman dari kampusnya terkait biaya UKT yang mencapai 3 juta Rupiah. 

Tentu angka tersebut melampaui batas kemampuan ekonominya, hal ini tentu tidak hanya dialami oleh Riska namun ada begitu banyak Mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar.

Cara Pemerintah Melawan Kemiskinan

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menekan angka kemiskinan masyarakat dalam satu negara, dengan membuat program atau kebijakan yang berfokus membantu masyarakat miskin meningkatkan kondisi perekonomiannya. 

Salah satunya adalah dengan kebijakan ekonomi inklusif yang melibatkan usaha pemerintah, untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memberikan masyarakat kemudahan akses ekonomi. 

Ini juga bisa melibatkan peran swasta untuk berinvestasi, membangun infrastruktur lapangan kerja, sampai pelatihan keterampilan kerja gratis bagi masyarakat miskin. 

Contoh nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah program pemberdayaan UMKM, yakni penyediaan modal usaha bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Mengutip dari MK (situs resmi Kementerian Keuangan RI) pemerintah sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 1,2 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. 

Ini merupakan wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan dengan memberi sejumlah uang modal untuk membuka usaha. 

Pemerintah juga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi investasi swasta baik lokal maupun asing. 

Dengan mendukung sektor industri-industri swasta maka dari situ akan terbuka banyak lapangan pekerjaan di berbagai bidang, sehingga memperbesar peluang masyarakat untuk medapat pekerjaan.

Usaha Menghilangkan Kemiskinan

Memberantas kemiskinan merupakan tugas yang sangat kompleks dan sulit tidak hanya melibatkan pemerintah saja tapi masyarakat itu sendiri, tidak ada solusi cepat untuk menghilangkan kemiskinan di masyarakat. 

Namun ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat tentunya dari program/kebijakan yang dibuat pemerintah, karena mau bagaimanapun pemerintah adalah pemegang kekuasaan di dalam sebuah sistem sosial. 

Jadi masyarakat bisa melakukan segenap cara dan kemampuan yang dimiliki, tapi tetap yang menyediakan fasilitas agar masyarakat dapat melakukannya adalah pemerintah. 

Prof. Dr. Imam Suprayogo Dosen Sosiologi UIN Mulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan, dalam kenyataannya memang tidak mudah memberantas kemiskinan karena seseorang menjadi miskin, bukan hanya karena tidak meiliki pekerjaan dan uang. 

Tapi juga disebabkan mental orang itu sendiri yang tidak mau diajak berusaha untuk maju dan berkembang, mental buruk itu juga memunculkan kebiasaan-kebiasaan seperti malas bekerja, berjudi, mabuk-mabukan, sampai minum obat-obat terlarang. 

Rancangan kebijakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan, harus dibuat berdasarkan analisis mendalam yang tidak hanya melihat kemiskinan tapi juga faktor penyebabnya. 

Seperti apabila penyebabnya adalah terbatasnya akses pendidikan, artinya pemerintah harus membuat regulasi pendidikan yang terjangkau agar masyarakat miskin juga mendapat pendidikan berkualitas. 

Di indonesia memang sudah banyak sekolah-sekolah gratis di berbagai daerah, namun yang gratis hanya sekolahnya untuk peralatan sekolah mulai dari buku paket, alat tulis, tas dan lain-lain masyarakat miskin tetap harus membelinya sendiri.

Orang Miskin Dilarang Sakit

Memang tidak ada aturan tertulis khususnya di Indonesia yang melarang orang miskin untuk sakit karena akses kesehatan di negara ini adalah hak setiap individu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang miskin tidak memiliki cukup modal dan uang. 

Ketidakcukupan itu membuat mereka kesulitan mendapat akses, dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai manusia dan warga negara yang memiliki hak asasi. 

Salah satunya adalah akses ke layanan kesehatan jadi bisa dibilang, kalimat 'orang miskin dilarang sakit' adalah sebuah sindiran atau ungkapan kekesalan dari publik melihat mahalnya biaya kesehatan. 

Kenyataan yang terjadi di Indonesia orang-orang miskin, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dikarenakan berbagai faktor. 

Mulai dari tidak mampu membayar iuran BPJS, jarak tempat tinggal terlalu jauh dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tidak tersedianya fasilitas kesehatan di daerah tertemtu dan masih banyak lagi. 

Agib Tanjung Reporter Merdeka.com mewawancari Sosiolog Universitas Gajah Mada Arie Sudjito, beliau menjelaskan masih banyak orang miskin di Indonesia yang tidak mendapat perawatan kesehatan. 

Perawatan yang dimaksud di sini adalah layanan kesehatan rumah sakit, karena menurutnya negara memiliki kewajiban menjamin keselamatan setiap warga negara. 

Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah khususnya Menteri Kesehatan, harus membuat regulasi/kebijakan yang berfokus pada layanan kesehatan untuk masyarakat kelas bawah atau miskin. 

Termasuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau setidaknya Puskesmas, di daerah-daerah pemukiman masyarakat kelas bawah agar mereka tidak sulit ketika sedang sakit dan ingin berobat.