MoU Helsinki: Solusi Damai Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Mengakhiri Konfik Berdarah Aceh - Prinsip "A Thousand Friends, Zero Enemy"

Dengan munculnya upaya pembentukan MoU Helsinki ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan SBY, ia berusaha untuk menggunakan prinsip perdamaian dan penyelesaian melalui jalur negosiasi untuk mencapai jalan keluar yang efisien tanpa melibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

Berkaca dengan "A Thousand Friends, Zero Enemy", SBY menunjukkan akan bukti implementasi kalimat tersebut kedalam kebijakan yang dijalankan oleh SBY saat masa jabatannya.

Melalui perundingan ini, munculnya hasil akhir bahwa antara Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Indonesia dan berkat bantuan mediasi melalui Crisis Management Initiative (CMI) yang dapat menyelesaikan ideologi yang bersinggungan dengan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh pada saat itu.

Hasil akhir dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 berhasil membawa perdamaian di Aceh setelah hampir tiga dekade konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Perjanjian ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya pengakuan otonomi khusus Aceh, yang memungkinkan daerah tersebut mengelola sumber daya alamnya secara lebih mandiri dengan pembagian hasil yang adil, penerapan hukum syariat Islam, serta hak untuk membentuk partai politik lokal. 

Selain itu, GAM setuju untuk menghentikan tuntutan kemerdekaan, menyerahkan seluruh senjata, dan membubarkan struktur militernya, sementara pemerintah Indonesia menarik pasukan non-organik dari Aceh. 

Pemerintah juga memberikan amnesti kepada anggota GAM dan melaksanakan program reintegrasi sosial serta ekonomi. Untuk memastikan keberhasilan implementasi perjanjian, dibentuk Aceh Monitoring Mission (AMM) yang melibatkan Uni Eropa dan ASEAN. 

Hasil dari perjanjian ini membawa stabilitas politik, keamanan, dan membuka jalan bagi pembangunan kembali Aceh, termasuk pemulihan pasca-bencana tsunami. MoU Helsinki menjadi tonggak keberhasilan diplomasi damai yang diakui secara internasional.