Mohon tunggu...
Zalfa Sofia Rasheeda
Zalfa Sofia Rasheeda Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Saya merupakan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Selanjutnya

Tutup

Analisis

MoU Helsinki: Solusi Damai Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Mengakhiri Konfik Berdarah Aceh - Prinsip "A Thousand Friends, Zero Enemy"

12 Desember 2024   20:17 Diperbarui: 13 Desember 2024   18:05 39
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah Indonesia mulai mengadopsi kebijakan perdamaian untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh, yang telah membawa dampak besar bagi masyarakat setempat dan stabilitas nasional. 

Pendekatan yang diambil oleh pemerintah SBY menitikberatkan pada solusi damai melalui jalur diplomasi dan negosiasi, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas dan keahlian dalam manajemen konflik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Crisis Management Initiative (CMI), sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang mediasi dan resolusi konflik.

CMI, yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses dialog antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (KRI). Dalam proses ini, CMI berfungsi sebagai perantara netral yang memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi kedua belah pihak dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. 

Organisasi ini tidak hanya menyediakan ruang pertemuan untuk berunding, tetapi juga membantu merumuskan kerangka kerja yang menjadi dasar bagi tercapainya kesepakatan damai. Upaya ini bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata, mendorong keadilan bagi masyarakat Aceh, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan dan rekonsiliasi di wilayah tersebut.

Proses negosiasi yang berlangsung melalui fasilitasi CMI melibatkan berbagai tahap yang kompleks, termasuk diskusi mengenai pembagian kekuasaan, pengakuan hak-hak khusus Aceh, dan perlucutan senjata oleh pihak GAM. Semua ini dirancang untuk menjawab tuntutan masyarakat Aceh yang selama bertahun-tahun merasa termarjinalkan, sekaligus menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintahan SBY untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan dan mengutamakan dialog sebagai jalan utama dalam mengatasi konflik.

Beberapa keberhasilan CMI dalam menangani negosiasi tersebut dibuktikan dengan MoU Helsinki yang ditetapkan pada akhir perundingan sebagai berikut : 

  • Kesepakatan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

  • Kesepakatan Amnesti dan Terkait Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat

  • Kesepakatan Tentang Pengaturan Keamanan

  • Kesepakatan Pembentukan Misi Monitoring Aceh

  • Kesepakatan yang Membahas Mengenai Perselisihan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun