Access to Justice bagi Masyarakat Miskin

Oleh Rozy Saputra

Aktivis HmI Komisariat FH Unram

Kita berangkat dari tujuan hukum menurut Gustav Redbruch yaitu adanya  kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Namun dewasa ini, seperti yang kita ketahui hukum di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Ada beberapa faktor yang menghambat akses keadilan bagi masyarakat miskin diantaranya, akses hukum yang terlalu mahal seperti sewa pengacara untuk jalur litigasi maupun non litigasi, termasuk menguras waktu serta jarak yang membuat biaya dalam mengakses keadilan sangat mahal.

Misal mahalnya biaya pengacara menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam mengakses keadilan bagi masyarakat miskin.
Dan sering kita dengar dengan istilah hukum di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Hanya orang-orang tertentu atau hanya kaum elit yang mampu membayar mahalnya biaya pengacara dalam mengakses keadilan di Indonesia saat ini.

Kalau kita lihat kebanyakan profesi masyarakat indonesia saat ini khususnya di pedesaan, kebanyakan yang berprofesi petani ataupun buruh tani yang berpenghasilan antara Rp500.000-Rp800.000/bulannya.

Selain mahalnya biaya pengacara, kurangnya pendidikan juga menjadi penghambat dalam mengakses keadilan bagi masyarakat miskin. Baik itu pengetahuan tentang hukum maupun cara mengakses hukum secara gratis

Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi hal ini? 

Sebenarnya pada tahun 2011 silam pemerintah mengeluarkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Yakni  Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini, pastinya pemerintah mengharapkan  adanya kemudahan dalam mengakses keadilan bagi masyarakat miskin.

Lalu dengan berlakunya UU 16/2011 masyarakat miskin bisa mengakses keadilan?

Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan melalui regulasi yang ada, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Dikarenakan sosialisasi sosialisasi yang tidak menyeluruh seperti Posbakum yang ada dipengadilan, Lembaga bantuan hukum, dan sejenisnya. Artinya, tidak semua masyarakat mengetahui kalau ada undang undang tentang bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum secara gratis guna memberikan kemudahan dalam mengakses keadilan bagi masyarakat miskin.

Menurut penulis, pemerintah harus mensosialisasikan program-program yang sekiranya bisa  membatu masyarakat miskin di berbagai iklan. Salah satu contohnya, menayangkan program program bantuan di berbagai televisi. sebagai mana halnya tentang program KB.Kalau kita lihat, kebanyakan masyarakat awam lebih sering mendapatkan informasi-informasi baru melalui televisi daripada harus mengikuti sosialisasi. 

Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui pemerintah desa yang ada, sebab pemerintah desa ialah yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan bagaimana cara akses bantuan hukum gratis secara informal.

Harapannya kedepan, pemerintah ataupun penegak hukum terkait mampu memberi kesadaran hukum & mempermudah akses hukum & keadilan bagi masyarakat miskin. Agar prinsip kesamaan dimata hukum & tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.