Tahun ini tahun kedua pemerintah menerapkan larangan mudik bagi ASN,TNI dan POLRI,Karyawan BUMN,Swasta,hingga Masyarakat . Kementrian Perhubungan melarang seluruh armada transportasi darat,transportasi laut,dan transportasi udara untuk tidak beroperasi pada tanggal 6-17 Mei adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,melalui peraturan Menhub No PM 13 tahun 2021.
Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMk Muhadjir Effendy dengan Menaker Ida Fauziyah,Mensos Tri Rismaharini dan Wamenag Zainul Tauhid.
 Meski peraturan dalam perjalanan kendaraan yang dikecualikan adalah pelayanan distribusi logistik,dan peraturan perjalanan orang selama ramadhan yang dikecualikan adalah Perjalanan dinas,Kunjungan keluarga sakit,Kunjungan duka anggota keluarga meninggal,Ibu hamil didampingi 1 orang anggota keluarga,Kepentingan persalinan yang didampijngi maksimal 2 orang
Kami sebagai masyarakat mendengar pemberitaan larangan mudik tahun 2021 sangat kaget karena kenaikan angka jumlah covid tahun ini dengan kenaikan covid 2020 sangat  berbeda dan jumlah kenaikan tahun lalu sangat ekstrim dari pada tahun ini seharusnya masyarakat bisa mudik tetapi harus mengikuti protokol kesehatan melakukan swab test pcr
Jika masyarakat mematuhi aturan pemerintah dan bisa memutus tali penyebaran virus covid-19 ini bisa dinyatakan aturan pemerintah berjalan dengan lancar dan berhasil. Â Akan tetapi jika masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah dengan cara berkerumunan sama saja belum bisa memutus tali penyebaran covid-19 .
Untuk pegawai instansi pemerintah atau ASN atau pegawai Bumn dan BUMD, juga anggota TNI atau Polri diizinkan untuk melakukan perjalanan tertulis atau surat izin keluar atau masuk (SIKM) dengan syarat print out surat izin tertulis dari perjabat setingkat eselon II yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabat serta identitas serta identitas diri calon pelaku perjalanan
Surat izin tersebut nantinya akan di periksa kelengkapan dokumen berupa print out surat izin perjalanan atau SIKM juga hasil test covid-19 (RT-PCR atau Rapid test antigen atau genose C19) di pintu kedatangan atau pos kontrol yang ada di tol atau rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan dan titik penyekatan daerah aglomerasi
Ketentuan surat izin perjalanan tersebut hanya berlaku secara individual,hanya untuk satu kali perjalanan pulang dan pergi lintas antar kota atau kabupaten,provinsi atau negara,wajib berusia diatas 17 tahun
Tetapi banyak pekerja sektor informal yang bekerja tidak terikat dengan waktu. Sehingga,mereka bisa melakukan mudik kapan pun, termasuk dikurun waktu larangan mudik yang telah diterapkan oleh pemerintah.
Kami sebagai masyarakat secara keseluruhan harus saling mengingatkan orang-orang yang berada di sekitar kita agar tidak mudik di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Cara ini membantu pemerintah agar pelaksanaannya lebih maksimal lagi.
Ada satu hal yang mesti diingatkan dalam larangan mudik ini ialah mobilisasi berpotensi menjadi penyebaran virus Covid-19,harapan besar agar semua pihak bisa menahan diri agar tidak mudik demi menekan laju penularan Covid-19
Saat ini pemerintah telah melakukan pembatasan wilayah terutama di daerah jawa timur ,pembatasam wilayah tersebut dilakukan di berbagai titik perbatasan antar kota dan pembatasan wilayah tersebut dijaga sangat ketat dengan polisi dan sejajarannya, dan jika ada masyarakat yang tetap nekat untuk mudik akan dilakukan karantina dan biaya selama karantina ditanggung sendiri dengan yang bersangkutan.
Sejauh  ini pemerintah telah melakukan pengawasan masyarakat semenjak hari raya 2020 hingga natal 2020, dan jumlah kenaikan angka covid saat hari raya 2020 hingga natal 2020 mengalami kenaikan kasus harian mencapai 93% maka dari  itu pengawasan dari pemerintah untuk hari raya tahun 2021 ini sangat ketat dengan mengadakan pembatasan wilayah antar kota
Kesimpulannya masyarakat harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melakukan mudik agar memutus tali rantai penyebaran covid-19,adapun masyarakat yang mematuhi anjuran pemerintah wajib tetap mematuhi protokol kesehatan agar memutus tali penyebaran covid-19 agar virus ini cepat berakhir dan masyarakat dan pegawai lainnya bisa mudik dan berkunjung ke kampung halamannya ,dan jika ada pegawai yang akan melakukan perjalanan tugas yang mendesak dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan harus melakukan  SWAB TEST PCR.
