Dengan tidak adanya konsumen yang memesan, tentunya putaran uang untuk para pegawai, administrasi kantor dan cicilan untuk pelunasan kendaraan tidak ada juga.
Meskipun ada yang memesan, namun dengan adanya larangan dan pembatasan sarana transportasi, tetap saja tidak bisa dilakukan secara optimal.
Kondisi buruk ekonomi dari bidang-bidang tersebut, belum dihitung dengan data bidang lainnya seperti seperti rumah makan/ restoran wisata, pusat oleh-oleh khas daerah serta UMKM pendukung dunia pariwisata yang justru mengalami kerugian yang lebih parah.
Solusi Kebijakan
Dengan pemberlakukan kebijakan new normal yang akan diambil oleh Pemerintah, peluang mengembalikan kondisi perekonomian dapat terbuka kembali. Akan banyak program-program dan kegiatan yang bisa dijalankan untuk memulihkan sektor-sektor pendapatan daerah, termasuk pariwisata.
Apresiasi yang cukup besar bisa diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dalam waktu dekat akan melaksanakan kebijakan pembukaan objek pariwisata, dengan tagline New Normal Tourism atau Era Normal Baru Pariwisata Sumatera Barat.
Pembukaan kembali objek Pariwisata, bisa dijadikan rangsangan bagi para pelaku usaha untuk segera berpartisipasi.
Melalui pembukaan objek pariwisata, upaya pemulihan sektor -sektor yang menopang kondisi perekonomian daerah bisa terwujud. Sektor pariwisata yang mati suri akibat dampak dari Covid-19, bisa kembali hidup dan bisa memunculkan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat lainnya.
Kendatipun demikian, kebijakan ini tentu tidak serta merta keluar begitu saja. Kebijakan ini harus dibarengi dengan aturan keprotokolan yang ketat. Mengingat Indonesia belum terbebas dari pandemi Covid-19.
Karena jika tidak, harapan untuk memulihkan kondisi perekonomian justru akan berbalik dengan resiko dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.Â
Pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga para pelaku wisata seperti ASITA, PHRI dan organisasi lainnya diharapkan bisa duduk bersama untuk memformulasikan kebijakan khusus dalam mengawal kebijakan pembukaan objek  wisata ini.
Sumbangsih pemikiran dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan guna menciptakan kebijakan yang komprehensif agar kebijakan pembukaan objek wisata dapat saling menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat.
Strategi Pelaksanaan
