Dalam aspek ini, dinilai yang sangat mempengaruhi adalah benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan kebijakan PSBB. Solusi untuk permasalahan ini adalah pemberian insentif dan bantuan baik keuangan maupun bahan makan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Karena jika tidak ada bantuan, maka masyarakat tetap saja keluar rumah dan dipastikan akan melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan.Â
Masyarakat akan tetap dihadapkan dengan dua pilihan yang bermuara sama. Lebih memilih tinggal dirumah, kelaparan tanpa bahan makan atau  memilih keluar rumah untuk mencari "makan" dengan resiko terkena Covid-19. Kedua pilihannya sama-sama membahayakan kesehatan mereka.
Selain insentif dan bantuan kepada masyarakat, untuk memaksimalkan pemahaman kebijakan PSBB ini, Pemerintah daerah juga diharapkan bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya. Masukan Tokoh Masyarakat ke dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, dengan memberikan tugas-tugas khusus kepada mereka. Seperti, dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan melalui pendekataan keagamaan, norma adat dan norma sosial.
Keadaannya sekarang, masyarakat dihadapkan dengan kebijakan hukum PSBB yang akan membatasi ruang gerak mereka. Biasanya masyarakat akan mencari celah untuk melanggarnya dengan mencarikan alasan-alasan yang bersifat kemanusiaan.Â
Lain hal, apabila masyarakat disuguhkan sosialisasi kebijakan PSBB ini dengan pendekatan Agama, Adat Istiadat dan Sosial. Masyarakat akan cepat paham dan lebih patuh untuk melaksanakan kebijakan PSBB ini.
Dari contoh kasus diatas, telah didapatkan 4 permasalahan yang  paling mempengaruhi  Masih Banyaknya Masyarakat Terkena Covid-19, yaitu: kurangnya Personel Aparatur Tim Gugus Covid-19 di lapangan, kurangnya Sarana dan Prasarana Preventif, kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan kebijakan PSBB.
Kejernihan berpikir sangat dituntut untuk mencarikan solusi dan mengantisipasi seluruh permasalahan yang terjadi. Karena kalau tidak, nantinya akan berakhir dengan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain.
Pemerintah Provinsi salahkan Pemerintah Kab/Kota sebagai pemerintahan terdepan dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Kab/Kota salahkan masyarakat karena tidak patuh terhadap aturan, kemudian masyarakat salahkan Pemerintah Provinsi karena salah mengambil kebijakan.Â
Jika ini terjadi, bisa dipastikan cepat atau lambat seluruh masyarakat daerah akan terjangkit Covid-19, karena sudah tidak ada lagi solusi penanganan yang bisa disajikan.
Ibarat sebuah lagu, pada kondisi ini kita harus satu rasa satu irama. Jangan ada saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Harus saling mengisi dan melengkapi. Bantulah semuanya tanpa harus ada embel-embel kepentingan dibaliknya. Jika kita semua bisa berkolaborasi memerangi pandemi ini, akan dipastikan kita siap untuk menghadapi perang-perang lainnya dikemudian hari.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H