Menatap Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia: Mengubah Paradigma, Indonesia Bukan Negara Kaya Minyak dan Gas Bumi
Bagi generasi yang lahir pada tahun 1990-1995, ketika mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, bahkan sampai Sekolah Menengah Atas (atau yang sederajat), doktrin bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan minyak bumi adalah hal yang selalu berulang kali disampaikan di sekolahan. Memang benar saja, pada saat penulis duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, tepatnya pada tahun 2005, sektor migas menyumbang 28 % pemasukan APBN. Dengan kondisi yang seperti itu bisa dibayangkan betapa bergeliatnya industri hulu migas pada saat itu. Belum lagi Indonesia pernah menjadi anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), sebuah Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak , sebelum keluar pada tahun 2008 dikarenakan status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC. Namun, jika ditelisik lebih cermat lagi, ternyata tren penurunan produksi minyak di Indonesia sudah terjadi semenjak tahun 1995.
Gambar 1. Produksi vs Konsumsi Minyak di Indonesia
Kondisi dimana produksi dan konsumsi minyak di Indonesia berada pada titik balik terjadi pada tahun 2004, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1. Pada saat itu, produksi minyak tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Penyebabnya adalah naiknya konsumsi sebesar 8 % tahun sementara produksi mengalami penurunan 15-20 % per tahun. Akibatnya adalah negara harus mengimpor minyak untuk menambal kekurangan kebutuhan minyak tersebut. Pada saat itu pula, paradigma bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan minyak bumi harus dihapuskan. Realita pada saat itu tidak bisa dibantah, Indonesia mengimpor minyak dari negara lain yang lebih kaya minyaknya.
Perubahan paradigma tersebut berlanjut dengan tren baru berkenaan dengan langkah-langkah untuk beralih dari minyak. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan menggalakkan gerakan hemat energi serta mulai beralih ke dalam pemanfaatan energi terbarukan. Pertanyaan berikut yang muncul dari gencarnya gerakan move on dari minyak dan gas ke dalam bentuk energi yang lain adalah Bagaimana nasib industri hulu migas untuk ke depan? Apakah industri yang terkenal dengan gaji karyawannya yang sangat tinggi ini akan hancur? Jawabannya tentu tidak. Mari kita lihat beberapa kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kondisi energi di Indonesia tersebut.
1. Peraturan Presiden nomer 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
Peraturan Presiden memiliki cita-cita pada tahun 2025, penggunaan energi terbarukan sebesar 17 % dari total kebutunan energi nasional. Porsi untuk minyak adalah 20 %.
2. Catur Dharma Energi
Gambar 2: Catur Dharma Energi
Catur Dharma 1: Tingkatkan Produksi Migas dan Catur Dharma 2: Kurangi Pemakaian dan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Catur Dharma 1 dan 2 mengindikasikan bahwa penggunaan minyak dan gas masih merupakan prioritas yang tidak bisa serta merta digantikan oleh sumber energi yang lain. Sembari energi terbarukan (Catur Dharma 3) siap untuk digunakan secara besar-besaran maka pemanfaatan minyak dan gas masih menjadi prioritas. Tentunya, penggunaan minyak dan gas harus digunakan secara bijak atau hemat (Catur Dharma 4).
3. Konsep Nawa Cita
Dalam janji Kedaulatan Energi yang tertuang dalam program Nawa Cita Jokowi-JK, maka kita akan menyimpulkan tujuh poin dedikasi untuk membangun kedaulatan energi:
- Merancang strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi
- Mengurangi Subsidi BBM dan Menjaga Penyediaan Energi Murah
- Nasionalisasi Industri Migas yang tangguh
- Strategi Cerdas untuk Energi Terbarukan
- Strategi Cerdas mengatasi kelangkaan listrik
- Komitmen membangun infrastruktur baik sektor hulu dan hilir
- Teknologi Hemat Energi
Dalam konsep tersebut, dapat dilihat bahwa industri hulu migas masih diusahakan sekuat tenaga agar dapat menekan angka impor minyak dan gas.
Dari tiga kebijakan Pemerintah tersebut dapat dikatakan bahwa industri hulu minyak dan gas masih mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemerintah. Hal tersebut lebih cenderung kepada ketahanan energi nasional Indonesia agar tidak sampai mengimpor dari negara lain. Minyak dan gas masih diperlukan pada beberapa sektor penting kebutuhan energi, misalnya: untuk pembangkitan listrik, sektor industri, sektor rumah tangga dan transportasi. Telah kita ketahui bahwa semua aspek kebutuhan energi tersebut sudah terlanjur bergantung dengan minyak dan gas. Sehingga butuh proses perlahan-lahan untuk mengubah ketergantungan tersebut dan digantikan dengan sumber energi yang lainnya. Selama masa transisi tersebut berjalan, maka industri hulu minyak dan gas harus beroperasi demi kemakmuran rakyat. Bukan lagi sebagai komoditas perdagangan yang hanya berbasiskan keuntungan saja. Regulasi harus diatur agar pemanfaatan minyak dan gas bumi Indonesia dijaga konstan untuk beberapa sektor vital. Sehingga, industri hulu migas tetap bergeliat untuk memberikan kemakmuran untuk rakyat dan tentunya tidak membebani APBN.
Referensi:
Putrohari, Rovicky Dwi. 2013. Peran Industri Migas dalam Pembangunan di Indonesia dan Tantangan ke Depannya. Seminar Granite, Universitas Tri Sakti.
http://zakariyaariffikriyadi.blogspot.com/2014/10/ideku-untuk-pln-peran-pln-dalam.html
https://www.selasar.com/ekonomi/kedaulatan-energi-indonesia
