Posisi pimpinan dalam lembaga formal maupun informal berpengaruh penting bagi anggotanya. Jika pemimpin melakukan korupsi, terbuka kemungkinnan bagi anggotanya untuk mengambil risiko yang sama.
- Tidak ada kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di antaranya korupsi.
- Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar
Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang berlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu situasi organisasi kondusif untuk praktif korupsi.
- Kelemahan sistem pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen di sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawainya.
- Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Umumnya, jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum dalam organisasinya. Akibat sifat tidak transparan tersebut, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Tempat
- Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi
Nilai di masyarakat berisiko memicu langgengnya korupsi. Korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan. Kondisi ini dapat memicu seseorang tidak kritis, seperti dari mana kekayaan tersebut didapat.
- Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi
Anggapan umum di masyarakat adalah yang rugi karena korupsi adalah negara. Padahal jika negara rugi, yang rugi adalah masyarakat karena proses anggaran pembangunan dipangkas para pelaku korupsi.
- Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi
Terbiasa pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka berisiko membuat masyarakat tidak kritis pada aktivitas korupsi yang dilakukannya. Contoh, di sebuah daerah kerap terlihat pegawai pulang atau ke pusat perbelanjaan jauh sebelum waktu kerja usai sehingga jamak ditiru pekerja yang lebih muda.
- Masyarakat kurang sadar korupsi bisa dicegah dan diberantas
Pandangan umum yang kerap berlaku di tengah masyarakat yaitu mencegah dan menindak korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal, pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pribadi dan profesional merupakan tanggung jawab semua masyarakat.
- Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi juga berisiko timbuh karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat berisi poin yang hanya menguntungkan penguasa, tidak berkualitas, kurang disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemah di bidang evaluasi dan revisi.
