Dana Haji (Kenangan Perjuangan bersama UAS)

DANA HAJI
(Kenangan Perjuangan Bersama UAS)

Oleh: Zainurrofieq

Seingat saya saat itu tahun 2002,  Kami mahasiswa Tingkat Akhir Al Azhar  memiliki kesempatan diundi sekitar 100 orangan untuk dikirim dari Cairo ke Saudi Arabia menjadi  TEMUS.

Tenaga musiman Haji yang gajinya kerja satu setengah bulan dapat menghidupi satu tahun (versi mahasiswa).

Ketika proses pemberangkatan dari Airport Cairo ke Jeddah saya dan beberapa teman mengalami sedikit keterlambatan karna slot penerbangan Cairo- Jeddah saat itu lagi super crodit, sekitar satu minggu kami pulang-balik "go show" dari penginapan ke Airport.

Untuk mempermudah, kawan kawaan yang dari luar Kairo menginaplah di tempat tinggal saya sekitar satu mingguan agar koordinasi keberangkatan ke Jeddahnya bisa bareng dan tepat waktu.
 
Bisa dibayangkan, orang lain yang jumlahnya 90 orang sudah berada di Jeddah dan sudah mulai bekerja jadi pelayan jamaah haji, sementara kami (ber 10 kalo tidak salah) masih bolak balik Airport -- Penginapan menunggu ada kursi yang kosong, dan setiap hari dijanjikan tapi selalu kandas.

Kesal, kecewa, marah-marah bercampur. Namun beruntung salah satu dari kami ber 10 itu ada mahasiswa dari luar Kairo (propinsi lain) yang sedikit menghibur dan selalu seger mengundang tawa, dialah Abdul Somad yang belakangan ini menjadi terkenal dengan panggilan UAS, pendakwah nasional yang lagi naik daun. Semoga Allah jaga dan istiqomahkan beliau "yaa akhil habiib yaa basya..."

Singkat cerita sampailah Kami di Jeddah, dijemput lokal staff BUH (Bidang Urusan Haji) saat itu, kemudian di "breefing" singkat dan langsung mencar ditempatkan ke tiga kota, Makkah, Madinah dan Jeddah, saya ditempatkan jadi sekretaris di sektor daerah Jarwal Taisir Makkah.

Ketika di "breefing" oleh petugas dari Jakarta disampaikanlah bahwa gaji kita sekian bla-bla-bla. Sedikit agak kecewa juga karena ada selisih hitungan antara kenyataan dengan espektasi awwal dari Kairo alias ada pemotongan yang dirasa kurang transparan.

Sesampai di Makkah ada pengumuman dari Daker Makkah saya dan beberapa kawan diminta mengawal para tamu dari DPR RI, selama satu hari penuh.

Mengawal tamu DPR itu ada yang menarik, maklum kami selama di Mesir sudah terbiasa menggali sumber informasi dan berfikir sedikit "sok  kritis" hehehe. Wal hasil, saya dan beberapa teman mendapatkan data lengkap terperinci dalam bahan "print out" tentang manajemen pengelolaan dana setoran haji saat itu.

Dan setelah dibaca dan dianalisa banyak yang ganjil (versi mahasiswa yang sok kritis hehehe). Diantaranya adalah ternyata  pengadaan ambulance yang keliatan sudah lusuh itu anggarannya dibeli tiap tahun teranggarankan, padahal setiap tahun itu itu aja mobilnya, kemudian gajih dubes dan staf staf ternyata dibebankan pada ONH jamaah.

Saat itu saya langsung berfikir "wallah nenek saya yang 5 tahu nabung ingin ke haji dari jasa menjahit, sebagian uangnya ternyata dipakai ngegaji dubes dan staf yang kerjanya ongkang-ongkang di Riyad, padahal mereka kan sudah digaji oleh Negara?" Belum lagi pemotongan gaji yang disampaikan ketika "breefing" ternyata tidak benar.

Selesai tugas kami di Arafah Mina yang merupakan Inti dari pelaksanaan haji, saya dan beberapa koordinator Mahasiswa dari Mesir, Pakistan (Abdul Halim Mahalli), Jordan, India (Jusman Aceh), Maroko dan semua staf musiman mahasiswa kita kerahkan konvoy menggunakan mobil dinas sector (11 sektor semua), semua berangkat ke Jeddah tanpa pemberitahuan ke kepala-kepala sektornya masing-masing untuk ber demo di kantor BUH (Bidang Urusan Haji) saat itu.

Selain menuntut ketidak adilan kami juga menyampaikan agar para pejabat haji segera melakukan reformasi, membenahi manajemen penanganan jamaah.

Suasana tegang pejabat BUH dan urakan mahasiswa yang teriak teriak maling (hehehe) yang menuntut pengembalian gaji yang utuh menghiasi suasana Jeddah yang saat itu lagi musim panas.

Gerakan perjuangan  kami ini  selepas musim haji tahun itu memang berefek, Menteri Agama saat itu sedang berada di Sudan dan berpidato bahwa Mahasiswa Mesir tidak Berakhlakul Karimah. Saya dan beberapa kawan di panggil bidang politik KBRI Kairo, tidak sampai di situ, diwacanakan tahun berikutnya tenaga musiman dari Kairo akan di stop karna muncul 16 poin kesalahan-kesalahan temus kairo 2002, akhirnya saya dan kawan-kawan pun menjadi tertuduh dan sedikit bersitegang dengan sesama mahasiswa yang tidak tahu selukbeluk urusannya.

Namun Allah maha adil, tidak lama setelah pernyataan pak mentri itu, Semua petinggi haji di non aktifkan dan berurusan dengan pengadilan termasuk pak mentrinya. Legalah kami terasa perjuangannya tidak sia-sia dan berefek, walau pun mungkin itu hanya ke GR an kami aja.

Menyangkut dana Haji memang diperlukan melek semua komponen karena bukan saja itu urusan uang yang harus terlaporkan dengan tepat, tapi lebih dari itu adalah sebagai wasilah tersambungnya energy manusia dan dunia ke langit Arafah 9 Dzulhijjah saat melaksanakan wukuf.

Dalam kalimat lain, kalau dananya tidak bersih bagaimana Hajinya akan diterima? Maka tanggung jawab semua pihak, tidak hanya tanggungjawab institusi kenegaraan untuk mengawal kebersihan manajemen dana Haji agar bisa Berkah.

Musim haji 2020 ini, ketika Menteri Agama mengumumkan sejarah baru tidak ada haji karna wabah covid 19, saya kira menjadi moment untuk juga semua elemen melihat manajemen dan penanganan Dana Haji yang akan mengendap selama satu tahun kedepan, maka maslah, saat  ini tidak akan keluar dari masalah BPKH yang belakangan kita harapkan bisa mendobrak manajemen penanganan dana haji kita.

Dalam beberapa diskusi kawan-kawan alumni mahasiswa Mesir di WA group minggu-minggu ini, ada beberapa catatan yang bisa kita jadikan bahan diskusi dan renungan, di antaranya:

1. Belum ada transparansi masalah dana haji, yang semula diharapkan setiap triwulan atau setiap akhir tahun, dan terjelaskan kepada pemilik dana diinvestasikan dimana saja dan berapa rincian hasilnya, bahkan malah ada rumor di investasikan di bursa saham yang saat ini sedang rontok?

2. Ada masalah fiqih yang serius ketika dana haji masuk wilayah subsidi silang, yang padahal subsidi itu dari pemanfaatan dana dari penyetor dana yang lainnya yang belum berangkat, apa boleh?

3. Makna "Istitoah" jamaah haji kita dipertanyakan karna biayanya hasil subsidi jamaah lain menyangkut masalah akad dan keridloan yang mensubsidi dan yang tersubsidi.

4. Dalam urusan dana haji ini seolah masuk pada istilah masalah hal yang "syar'ie", diputuskan secara politis.

5. Gonjang ganjing masalah dana haji ini, mesti akan bermuara pada penaikan dana haji, masalahnya sekuat apa kesadaran masyarakat akan pentingnya dituntaskan masalah ini, belum lagi masuk istilah ketidak populeran kebijakan pemerintah ketika menjalankannya dengan benar.

6. Masalah klasik dengan istilah "mafia perumahan" apakah masih tetap akan menjadi pengganjal kita tidak seperti Negara-negara lain yang sudah punya gedung sendiri dan permanen atau sewa guna puluhan tahun tidak setiap tahun dipusingkan dengan transaksi adu harga?

7. Peluang investasi dana haji dialokasikan pada bisnis perhotelan dan jasa di Makkah Jeddah dan madinah adalah salah satu solusi untuk lebih mengamankan dana investasinya.

Inilah sementara 7 poin yang bisa saya rangkum dari obrolan kawan kawan alumni berkaitan dengan diskusi dana haji yang saat ini mulai meluas pasca pengumuman pak mentri mentiadakan keberangkatan haji tahun ini (2020).

Ketaatan pada pemerintah adalah harus, tapi pembenahan semua lini ke arah yang lebih baik dan lebih berkah tentunya pun akan menjadi gayung bersambut bagi pemerintah jika tersampaikan dengan baik dan spirit kebersamaan.

Untuk kawan-kawan mahasiswa yang dulu bersama-sama demo di Jeddah, terutama juga kepada Al Muallim, Al Kirom, Ustad Abdul Somad (UAS) dan kawan-kawan lainnya mari bantu bangsa ini untuk tetap terjaga dalam keberkahannya tuk tetap menjadi negeri zamrud khatulistiwa yang  "baldatun toyyibatun warobbun ghofur". Takbiiir....

Tasikmalaya, 200620