Dan setelah dibaca dan dianalisa banyak yang ganjil (versi mahasiswa yang sok kritis hehehe). Diantaranya adalah ternyata pengadaan ambulance yang keliatan sudah lusuh itu anggarannya dibeli tiap tahun teranggarankan, padahal setiap tahun itu itu aja mobilnya, kemudian gajih dubes dan staf staf ternyata dibebankan pada ONH jamaah.
Saat itu saya langsung berfikir "wallah nenek saya yang 5 tahu nabung ingin ke haji dari jasa menjahit, sebagian uangnya ternyata dipakai ngegaji dubes dan staf yang kerjanya ongkang-ongkang di Riyad, padahal mereka kan sudah digaji oleh Negara?" Belum lagi pemotongan gaji yang disampaikan ketika "breefing" ternyata tidak benar.
Selesai tugas kami di Arafah Mina yang merupakan Inti dari pelaksanaan haji, saya dan beberapa koordinator Mahasiswa dari Mesir, Pakistan (Abdul Halim Mahalli), Jordan, India (Jusman Aceh), Maroko dan semua staf musiman mahasiswa kita kerahkan konvoy menggunakan mobil dinas sector (11 sektor semua), semua berangkat ke Jeddah tanpa pemberitahuan ke kepala-kepala sektornya masing-masing untuk ber demo di kantor BUH (Bidang Urusan Haji) saat itu.
Selain menuntut ketidak adilan kami juga menyampaikan agar para pejabat haji segera melakukan reformasi, membenahi manajemen penanganan jamaah.
Suasana tegang pejabat BUH dan urakan mahasiswa yang teriak teriak maling (hehehe) yang menuntut pengembalian gaji yang utuh menghiasi suasana Jeddah yang saat itu lagi musim panas.
Gerakan perjuangan kami ini selepas musim haji tahun itu memang berefek, Menteri Agama saat itu sedang berada di Sudan dan berpidato bahwa Mahasiswa Mesir tidak Berakhlakul Karimah. Saya dan beberapa kawan di panggil bidang politik KBRI Kairo, tidak sampai di situ, diwacanakan tahun berikutnya tenaga musiman dari Kairo akan di stop karna muncul 16 poin kesalahan-kesalahan temus kairo 2002, akhirnya saya dan kawan-kawan pun menjadi tertuduh dan sedikit bersitegang dengan sesama mahasiswa yang tidak tahu selukbeluk urusannya.
Namun Allah maha adil, tidak lama setelah pernyataan pak mentri itu, Semua petinggi haji di non aktifkan dan berurusan dengan pengadilan termasuk pak mentrinya. Legalah kami terasa perjuangannya tidak sia-sia dan berefek, walau pun mungkin itu hanya ke GR an kami aja.
Menyangkut dana Haji memang diperlukan melek semua komponen karena bukan saja itu urusan uang yang harus terlaporkan dengan tepat, tapi lebih dari itu adalah sebagai wasilah tersambungnya energy manusia dan dunia ke langit Arafah 9 Dzulhijjah saat melaksanakan wukuf.
Dalam kalimat lain, kalau dananya tidak bersih bagaimana Hajinya akan diterima? Maka tanggung jawab semua pihak, tidak hanya tanggungjawab institusi kenegaraan untuk mengawal kebersihan manajemen dana Haji agar bisa Berkah.
Musim haji 2020 ini, ketika Menteri Agama mengumumkan sejarah baru tidak ada haji karna wabah covid 19, saya kira menjadi moment untuk juga semua elemen melihat manajemen dan penanganan Dana Haji yang akan mengendap selama satu tahun kedepan, maka maslah, saat ini tidak akan keluar dari masalah BPKH yang belakangan kita harapkan bisa mendobrak manajemen penanganan dana haji kita.
Dalam beberapa diskusi kawan-kawan alumni mahasiswa Mesir di WA group minggu-minggu ini, ada beberapa catatan yang bisa kita jadikan bahan diskusi dan renungan, di antaranya:
