Namun bukan unit atau badan (BPIP) yang dibentuk yang bermasalah atau tidak tepat posisinya. Namun kehilangan keteladaan itu sendiri yang menjadi sumber masalahnya. Contohnya yang diperdebatkan oleh publik saat ini adalah gaji yang fantastik dari Ketua Dewan Pengarah BPI sebesar Rp112.548.000 per bulan. Sementara, Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp76.500.000, Wakil Kepala BPIP Rp63.750.000, Deputi BPIP Rp51.000.000, Staf Khusus Rp36.500.000.
Menurut penulis masalahnya bukan pada jumlah dan total gajinya yang dipersoalkan juga. Akan tetapi jika merujuk pada para pendiri bangsa, yang telah memeras tenaga dan fikiran menggali nilai-nilai bangsa yang tertimbun, dan kemudian membentuk yang dikenal saat ini sebagai Pancasila. Mereka tidak mendasarkan tujuannya untuk bongkahan nilai material. Dan sepertinya kita melupakan sejarah tersebut ?
Tapi tidak tepat juga masalahnya jika ada yang membandingkan dengan kondisi saat ini. Namun jika berdasarkan dana yang diglontorkan kepada dewan pengarah, Kepala, dan anggota BPIP tersebut di atas keterpurukan ekonomi bangsa, yaitu melemahnya rupiah, hutang yang melambung tinggi, pemangkasan biaya sosial, dan subsidi.Â
Apakah kita telah meneladani sejarah dan menerimanya secara rasional ? Jadinya badan ini seperti menghisap darah dan keringat rakyat atau bangsanya sendiri yang sudah kurus kering karena kemiskinan. Â
Krisis keteladanan begitu terlihat ketika Dr. Yudi Latif mundur dari Kepala BPIP. Penulis tidak menyesalkan kemunduran tersebut, karena sebagian menganggap ini sebagai langkah yang tepat sebagai seorang cendikiawan untuk terbebas dari jebakan politik yang nista.
Namun ini adalah masalah moralitas sebagai pemimpin. Mungkin kita lupa cerita kepahlawanan Soekarno, seperti yang dipenjarakan, dibuang dan atau diasingkan di Ende dan Bengkulu. Nilai yang bisa kita petik adalah tanggung jawab yaitu buah dari moralitas pejuang bangsa. Spekulasi pun bersiliweran mundurnya Yudi Latif. Karena bangsa Indonesia pun akan berfikir secara sederhana, misalnya Yudi Latif akan tetap berada disinggasana BPIP jika tidak dihujani kritikan oleh bangsa sendiri.
Jadi keteladanan merupakan poin penting dari masalah Pancasila dan bangsa Indonesia. Yatim dan piatunya keteladanan saat ini harus menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia. Dan keteladanan tersebut harus dikontekstualisasikan. Ini sangat penting, karena jika teraktualisasi konkritnya keteladanan tersebut, maka tidak akan ada masalah yang mengancam kebinekaan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Terutama pada pemilihan presiden tahun 2019 nanti, bangsa Indonesia tidak akan menemui masalah yang berarti. []
Penulis : Zainul Abidin/Mahasiswa Pasca Ilmu Politik UI/Sekjend Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia
