Salah Kaprah Jampidsus Tentukan Kewenangan Menyidik

3.       Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

4.       Merugikan keuangan Negara.

 

Melihat keempat unsur di atas rasanya sulit mengkategorikan kasus ini dalam UU Tipikor dan PT GI tidak bisa disangkakan. Mengapa? Karena PT GI adalah badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, bukan pejabat negara yang dimaksud dalam pasal tersebut. PT GI juga tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang dimilikinya untuk memperkaya diri sendiri serta merugikan keuangan Negara.

Lalu bagaimana definisi korupsi di luar negeri, pada dasarnya pembentukan UU Tipikor di Indonesia mengadopsi perundang-undangan dari negara dan lembaga lain, contohnya world bank. Definisi menurut world bank adalah the abuse of public office for private gain atau penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Sementara menurut Transparency International, korupsi adalah “the abuse of entrusted power for private gain” atau penyahgunaan kekuasaan yang menguntungkan pribadi.

Membedah pengertian korupsi di Indonesia dan dua institusi luar negeri, hampir dipastikan korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Jika ada badan hukum atau koorporasi yang sengaja/tidak sengaja melanggar aturan yang merugikan negara maka penerapan UU Tipikor tidak tepat karena bisa diselesaikan dengan cara perdata atau dikenakan sanksi administrasi.

Salah kaprah Jampidsus dalam menentukan yuridiksi cuma salah satu kasus saja, mungkin di luar sana masih banyak kasus-kasus yang dipaksakan hanya untuk mengejar keuntungan semata. Tentunya kita tidak mau perangkat konstitusi kita dijadikan alat untuk tujuan tertentu yang jelas bukan penegakan hukum. Terlebih lagi, UU Tipikor ini jangan dijadikan alat memeras pihak koorporasi yang bekerja sama dengan pemerintah karena adanya “abuse of power” dalam instansi penegak hukum kita. Untuk itu maka selayaknya definisi Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor ini ditinjau kembali dan disesuaikan dengan definisi Korupsi dari World Bank yang jauh lebih akurat.