"Open Government" Butuh Pengawasan Ketat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birfokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan, perlu pengawasan yang sangat ketat agar sistem pemerintahan terbuka dapat berhasil dijalankan. 

Banyak negara saat ini berlomba-lomba menjalankan sistem pemerintahan terbuka termasuk juga Indonesia, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada.  "Open goverment akan berhasil jika ada pengawasan yang sangat ketat dan melekat. Karena semakin terbuka pemerintahannya masyarakat semakin ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah bagi mereka," ujarnya. 

Dalam Rakernas Ombudsman di Jakarta, Kamis 13 Desember 2018, Syafruddin memaparkan, bahwa pengawasan yang baik akan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memastikan terpenuhinya hak masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan mutu pelayanan publik terbaik dari kehadiran negara. "Pengawasan yang baik memastikan program berjalan pada relnya dan mencegah mal administrasi dan diskriminasi praktek pelayanan publik," jelasnya.

foto: heriza

Dia juga menuturkan, bahwa simbiosis mutualisme antara pemerintahan yang terbuka dengan pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan publik bagi pemerintah. "Kepercayaan publik yang tinggi kepada pemerintah akan menghasilkan inovasi kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Syafruddin.

Tentu untuk memastikan keseluruhan program kebijakan tersebut berjalan dengan tepat perlu pengawasan semua pihak. "Pengawasan tak hanya dilakukan oleh internal saja, namun juga perlu dilakukan oleh eksternal seperti yang dilakukan Ombudsman selama ini," ujar Menteri Syafruddin.

foto: heriza

Penguatan peran Ombudsman yang independen melalui fungsinya sebagai penjamin kualitas pelayanan publik dari negara kepada masyarakat adalah tepat. Sehingga tidak ada satupun masyarakat yang tidak terlayani oleh negara. Ombudsman bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah membuat aplikasi pengaduan berbasis online.

"Saya apresiasi aplikasi Lapor SP4N, ini sangat efektif, pengaduan terhadap pelayanan publik dapat direspon cepat," kata Syafruddin.

Foto: Heriza

Semua upaya yang telah dilakukan tersebut tujuannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima berkelas dunia. Saat ini posisi Indonesia di dunia internasional sangat disegani karena dianggap mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah telah menggulirkan dan menyempurnakan beberapa kebijakan untuk mendorong optimalisasi kualitas pelayanan publik.
 
Pelayanan publik yang baik akan menciptakan iklim investasi untuk menunjang kemajuan perekonomian Indonesia. "Pelayanan publik baik, efisien, dan efektif maka investasi datang. Dengan begitu nama Indonesia akan bergaung di internasional sebagai negara yang ramah dan nyaman untuk investasi," ucap Syafruddin. 

foto: heriza

Pada kesempatan ini Menteri Syafruddin juga menyampaikan beberapa saran untuk Ombudsman diantaranya terkait optimalisasi pencegahan mal administrasi. Efektivitas pemeriksaan substasi laporan, investigasi awal dan pencatatan dokumen.

Selain itu Ombudsman diminta untuk mengembangkan pola yang out of the box dalam hal pengawasan dan juga pengembangan mekanisme pelayanan pengaduan yang memanfaatkan teknologi informasi. (Sumber: Tim Media Menteri PANRB)

ZT -Kemayoran, 14 Desember 2018