Polrestabes Surabaya dan Medan Raih WBBM

Predikat Wilayah  Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diraih oleh lima unit kerja pelayanan publik dari Kementerian/Lembaga. Sedangkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diraih oleh 200 unit kerja lainnya.  Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),  Syafruddin,  didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas), M. Yusuf Ateh di Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Medan merupakan dua lembaga kepolisian yang meraih predikat WBBM. Selain itu, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamubago Kementerian Keuangan, dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Kementerian Pertanian juga meraih predikat tersebut.

Foto: Heriza

"Fokus pembangunan zona integritas diarahkan untuk menguatkan tatanan hukum, partisipasi masyarakat, dan tata pemerintahan yang baik, hal-hal yang menopang tegaknya demokrasi Indonesia," kata Menteri PANRB, Syafruddin, sembari menjelaskan bahwa untuk tahun ini pengembangan zona integritas di lembaga penegak hukum, seperti Polres, Kejaksaan Negeri dan unit-unit kerja di bawah Mahkamah Agung, serta sektor strategis lainya seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, Kantor Pertanahan dan kecamatan.

Ada 99 unit kerja pada sistem penegakan hukum, ungkap dia merinci, terdiri dari 59 unit di lingkungan Polri, 13 Kejaksaan Agung, 7 unit di Mahkamah Agung, 10 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang meraih predikat WBK/WBBM. "Keberhasilan unit-unit kerja tersebut sebagai role model terbaik di tahun 2018. Kalau pilar-pilar hukum semakin kokoh dan profesional, maka pilar lainnya juga semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan," jelas mantan Wakapolri ini.

Foto: Heriza

Di sisi lain, lanjut Syafruddin, pembangunan Zona Integritas juga sangat intensif di Kementerian Keuangan. "Buktinya, 62 unit kerjanya meraih predikat WBK/WBBM. Selain itu, ada 8 unit kerja pada Kementerian Perindustrian, dan 3 unit kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga signifikan dalam menyediakan landasan bagi tumbuhnya iklim perekonomian yang kondusif untuk pembangunan," ujarnya.

Dia menambahkan, segenap predikat terbaik yang disampaikan kepada unit-unit kerja yang terpilih ini tentu bukan jaminan pasti. Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat dapat dicabut.

"Sebab zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja," papar Syafruddin selanjutnya. 

Untuk itu, pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah), penilaian dari tim Penilai Nasional (TPN) oleh tim penilai Nasional (Kementerian PANRB dan BPS).

SEmentara itu, Deputi RB Kunwas, M Yusuf Ateh, menjelaskan, hasil evaluasi berupa predikat WBK Unit Pelayanan Percontohan dengan integritas tinggi, dan WBBM unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan kualitas pelayanan baik. "Evaluasi dilakukan atas komponen pengungkit dengan bobot 60 persen dan hasil. Komponen pengungkit yang memiliki bobot 60 persen ini meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja," jelasnya.

Dihadiri Wapres Jusuf Kalla. (foto: heriza)

Sedangkan komponen hasil yang berbobot 40 persen, lanjut Yusuf Ateh, ada dua kelompok besar. Pertama, peningkatan pelayanan publik yang didalamnya terdiri dari nilai persepsi korupsi yang berdasarkan hasil survei eksternal, dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil perkara (TLHP). Sedangkan kelompok kedua adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, dengan indikator nilai persepsi kualitas pelayanan publik, yang juga berdasarkan hasil survei eksternal.

"Komponen hasil merupakan hasil survei eksternal atas stakeholder unit kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disupervisi oleh BPS. Khusus untuk tahun 2018, pengambilan survei dilakukan langsung oleh BPS. Survei dilakukan atas persepsi kualitas layanan publik dan survei persepsi anti korupsi," jelas Yusuf Ateh.