Dinasti Abbasiyah adalah salah satu daulah yang mewarnai silsilah kemajuan peradaban umat Islam di era klasik sampai awal masa pertengahan. Dinasti yang memusatkan peradabannya di kota Baghdad ini berdiri selama 5 abad sejak tahun 132 H sampai 656 H. Selama berdirinya dinasti ini, tidak kurang dari 37 khalifah silih berganti menjalankan estafet kekuasaan dengan model kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda-beda. Abbasiyah sejatinya berdiri dipelopori oleh gerakan yang menginginkan adanya persamaan dan kesetaraan hak antara kaum muslim Arab dan non-Arab (mawali).Â
Dalam perjalanan kekuasaannya, Abbasiyah berhasil merongrong wilayahnya hingga ke Asia Tengah, yaitu wilayah yang disebut dengan Transoxania. Sebagai dinasti yang memerintah selama 524 tahun, tentu dalam perjalanannya diwarnai oleh masa keemasan dan masa kegelapan. Pada masa kejayaannya, Dinasti Abbasiyah berhasil membawa Islam pada puncak  peradaban dunia. Abbasiyah juga melahirkan ilmuan-ilmuan muslim yang banyak menciptakan karya-karya monumental dan dirujuk oleh ilmuan barat sampai saat ini. Pusat-pusat keilmuan juga dibangun sebagai upaya untuk mendukung kajian keilmuan yang ada di Baghdad, salah satu contohnya adalah dengan hadirnya Baitul Hikmah sebagai salah satu perpustakaan terbear pada zamannya.
Akan tetapi kekuasaan Abbasiyah tidak hanya dipenuhi dengan masa kemajuan dan keemasan. Selayaknya peradaban dunia terdahulu, Dinasti Abbasiyah juga memiliki masa kegelapan dan kehancuran. Kemunduran dinasti ini tidak lepas dari kompleksitas golongan dan kepentingan yang menyelimuti perjalanan dinasti ini.
Kondisi Dinasti Abbasiyah pada Masa Kemunduran
Membahas mengenai kemunduran Dinasti Abbasiyah, maka tidak lepas dari problematika yang terjadi pada periode pertama Dinasti Abbasiyah. Periode awal Abbasiyah sebenarnya telah bermunculan gerakan-gerakan frontal yang sempat mengganggu stabilitas politik. Akan tetapi gangguan tersebut masih bisa dibendung oleh khalifah-khaifah yang berkuasa kala itu. Keberhasilan ini justru menjadikan penguasa Abbasiyah sebagai pemimpin yang tangguh dan disegani oleh rakyat serta diperhitungkan oleh lawan. Namun setelah berakhirnya periode pertama, khalifah-khalifah yang tidak cakap dalam memimpin mulai bermunculan. Mereka seakan-akan hanyalah boneka yang dikendalikan oleh entitas lain.
Pesatnya kemajuan dan peradaban yang berhasil pada periode pertama berefek pada hedon-nya kehidupan khalifah-khalifah setelahnya. Perilaku bermewah-mewahan, memperkaya diri, dan cenderung ingin terlihat mencolok dari penguasa sebelumnya mencerminkan melemahnya moral dan keimanan para khalifah. Kegemilangan harta para penguasa ini berbanding terbalik dengan apa yang nampak pada rakyat Abbasiyah. Beberapa kelompok masyarakat justru berada pada ambang kemiskinan dan keterpurukan disebabkan kesenjangan yang timbul dari beberapa masalah ekonomi. Keadaan ini mulai dimanfaatkan oleh kalangan tentara profesional asal turki yang sebelumnya telah diangkat oleh khalifah al-Mu'tasim untuk mengendalikan pemerintahan.
Keputusan al-Mu'tasim memilih orang-orang Turki dalam hal keprajuritan sendiri tidak lepas dari persaingan yang terjadi antara orang Arab dengan Persia pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya. Secara umum, ada dua kondisi yang terjadi pada masa kemunduran ini, yaitu banyaknya wilayah yang memisahkan diri dan membentuk dinasti serta perebutan kekuasaan yang terjadi di lingkup pemerintahan.
 1.  Dinasti-Dinasti yang Memerdekakan Diri dari Abbasiyah
Jika dirunut lebih panjang, disintegrasi politik mulai muncul di akhir masa Dinasti Umayyah. Akan tetapi kemerosotan politik antara Umayyah dengan Abbasiyah memiliki perbedaan dari lingkup sejarah. Sejak awal berdiri hingga akhir kekuasannya, Wilayah Umayyah tetap berada pada batas wilayah kedaulatan Islam. Berbeda halnya dengan kekuasaan Abbasiyah, beberapa wilayah yang dikuasai pemerintahan Islam tidak mengakui tunduk pada pemerintahannya. Misalnya wilayah Umayyah kecil di Andalusia. Beberapa juga hanya mengakui kedaulatan Abbasiyah secara nominal, artinya hubungan dengan khalifah sebatas simbolisasi dengan pembayaran upeti, seperti halnya yang dilakukan Dinasti Fatimiyah di Mesir. Hal ini disebabkan karena kontrol yang kurang dari pemerintahan pusat juga para khalifah yang menganggap bahwa pembayaran upeti sudah cukup menjadi bukti bahwa wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan mereka.
