Bersama Rakjat, Tengtara Kumat

Diperlukan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masa depan mereka, sementara pemerintah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam menangani kasus-kasus penyiksaan. Demi membangun Papua yang damai dan sejahtera, perlu fokus pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan budaya anti-penyiksaan dalam institusi keamanan. 

Terlebih lagi, penegakan prinsip-prinsip etika administrasi publik akan menjadi landasan utama dalam memastikan penyelesaian yang adil dan efektif terhadap masalah ini serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia, kita dapat memastikan bahwa Papua akan menuju masa depan yang lebih cerah dan damai.

Dampak dari penyiksaan dan kekerasan terhadap warga sipil di Papua sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Korban mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam, berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. 

Selain itu, masyarakat Papua hidup dalam ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan, menghambat upaya perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, tindakan penyiksaan dan kekerasan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang dapat merusak citra Indonesia di mata internasional dan menghambat kemajuan demokrasi. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan serius dan bertanggung jawab.

Sumber Rujukan

Laporan KontraS "Penyiksaan dan Kekerasan di Papua: Sebuah Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh" (2024)

Laporan Amnesty International "Indonesia: Penyiksaan dan Kekerasan Berlanjut di Papua" (2023)

Laporan Human Rights Watch "Papua: Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan" (2022)

Laporan Komnas HAM "Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat di Papua" (2021)