Presiden Jokowi/ Foto : Jokowi.Web.Id
Kepolisian RI jangan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan tabiat represif kepada rakyatnya sendiri.
Seruan itu dilontarkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada RMOL, beberapa saat lalu (Rabu, 29/10).
Hal itu ia katakan menanggapi penangkapan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terhadap Muhammad Arsyad (MA) alias Imen (24), warga Ciracas, Jakarta Timur, yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo melalui facebook saat masa kampanye pilpres lalu.
"Polri harus hati-hati. Jangan jadi kepanjangan tangan pemerintahan yang represif," tegasnya.
Di matanya, penangkapan terhadap pedagang sate lulusan SMP itu menunjukkan sikap ganda Jokowi kepada hak asasi manusia.
"Kalau saya tidak salah yang dipublikasikan di facebook-nya itu kan meme atau gambar plesetan, semua orang bisa jadi pelaku dan korban. Saya juga pernah jadi korban gambar porno. Anggap saja itu joke (canda). Di masa Pilpres lalu, pelaku gambar plesetan itu banyak sekali," ujar Haris.
Penangkapan yang dilakukakan Mabes Polri itu dianggapnya berlebihan. Tak hanya itu, ia pun mengaku khawatir jika kasus pencemaran nama baik ditangani dengan berlebihan itu akan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
"Saya cemas wartawan dan masyarakat yang kritis akan menjadi target penangkapan juga," katanya, Rabu (29/10). REPUBLIKA
Padahal Menurut Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara pasukan siber Jokowi dinilai paling banyak melakukan penghinaan dan caci maki. Hal itu mereka lakukan demi mendukung Jokowi. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan citra positif Jokowi. “Saya sendiri sering diserang pendukung Jokowi,” ujar Igor. REPUBLIKA
M, ibunda dari MA, pelaku bullying Presiden Joko Widodo (Jokowi) syok berat, saat mengetahui anaknya ditangkap penyidik Mabes Polri. Hampir setiap hari M menangis karena tak menyangka anaknya harus berurusan dengan polisi.
Pengacara MA, Irfan Fahmi mengatakan, M berencana memohon ampun kepada Jokowi agar sang anak dibebaskan.
"Sebisa mungkin ibunya ingin bersimpuh di hadapan orang-orang yang dirugikan anaknya, mau minta maaf," ujar Irfan saat berbincang dengan Okezone, Selasa (28/10/2014).
Walau sudah minta maaf kepada Presiden Jokowi Polri memastikan tetap akan melanjutkan kasus dugaan bullying. Ia mengatakan tersangka yang merupakan warga Ciracas, Jakarta Timur akan dijerat dengan pasal utama UU Pornografi No.44 Tahun 2008 dan UU KUHP Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan secara tertulis atau pencemaran nama baik. REPUBLIKA
''Walau dibenarkan oleh UU, saya berharap Jokowi mau mencabut gugatan terebut karena bagaimanapun apa yang disampaikan masyarakat pada saat hinggar binggar kampanye pada pilpres kemarin adalah bagian dari proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat untuk menyuarakan keyakinannya mendapatkan pemimpin terbaik,'' ujar Pakar Hukum Pidana, Khairul Huda dari Universitas Muhammadiyah kepada Republika di Jakarta, Rabu (29/10).
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, tindakan yang dilakukan oleh Mabes Polri sangat melanggar kebebasan berpendapat yang selama ini digaungkan oleh Indonesia. Karenanya, dirinya melihat kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjukan kediktatorannya.
Ini (MA) harus dibebaskan, kalau tidak Jokowi sebagai pemimpin bisa dicap diktator," ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Kasus bullying terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan seorang buruh tusuk sate tersebut menjadi perhatian publik di media sosial Twitter.
Dukungan terhadap MA terus bergulir dan menjadi pembicaraan hangat di dunia maya. Hastag #SaveTukangSate masuk dalam 10 besar tranding topik Indonesia (TTI), bahkan menduduki posisi teratas pada Kamis (30/10/2014) dini hari. OKEZONE
#SaveTukangSate
