Kesenjangan Ekonomi Kewilayahan dengan Konsep Pembangunan

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan juga sebaran wilayah yang sangat luas yang terbentang dari sabang hingga Merauke. Sebaran wilayah yang ada di Indonesia sudah jelas memiliki potensinya masing-masing. Baik potensi dari segi alamiah berupa flora, fauna, kekayaan suku dan budaya serta etnis yang beragam yang mana dapat menjadi daya tarik dari suatu wilayah, dari segi kependudukan  Dengan kekayaan sumber daya alam  dan potensi yang ada di setiap wilayah inilah nantinya yang dapat memajukan pertumbuhan dan pembangunan dari segi ekonomi kewilayahan.

Dalam konsep pembangunan dan ekonomi wilayah menjadi kedua hal yang tidak dapat terpisahkan. Pada proses pembangunan suatu wilayah maka perlu adanya peran penting sektor perekonomian yang terlibat dalam pengembangannya. Dimana pada konsep pembangunan ekonomi inilah nantinya yang akan membentuk pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dengan adanya keterlibatan kedua hal tersebut jika diperkirakan dapat menjadikan pendapatan atau percepatan laju pertumbuhan ekonomi hal ini harus didukung dengan pembangunan pada wilayah tersebut baik dari infrastruktur, yang dapat menunjang aktifitas masyarakat, pengembangan potensi wilayah yang ada, begitupun sebaliknya, perekonomian masyarakat disuatu wilayah dapat mengalami perlambatan jika tidak didukung dengan pembangunan wilayah yang signifikan. 

Sayangnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia tidak semua mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang terjadi cenderung tidak stabil. Tentu banyak hal yang dapat melatarbelakangi, dan juga adanya faktor terjadinya kesenjangan ekonomi kewilayahan.

Di Indonesia sendiri isu kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi masalah klasik yang telah ada sejak pemerintahan orde baru. Tak hanya permasalahan bagi Indonesia, kesenjangan ekonomi wilayah ini telah menjadi masalah yang besar di banyak negara khususnya negara berkembang. Bahkan hingga saat ini permasalahan akan kesenjangan ekonomi antar wilayah menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam Menyusun strategi penuntasannya. 

Pada masa orde baru strategi kebijakan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun justru kurangnya pemerintah dalam memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi justru memiliki kecenderungan memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi yang terjadi di antar wilayah. 

Kesenjangan ekonomi wilayah ialah kondisi atau keadaan dimana terjadi perbedaan yang mencolok dari segi pedapatan atau perekonomian pada daerahnya yang mana pada pertumbuhan ekonomi yang melambat yang berdampak pada kondisi daerahnya yang nantinya akan tertinggal, namun ada beberpa daerah yang memiliki pertumbuhan secara cepat atau signifikan.

Ekonomi wilayah adalah ekonomi yang menekankan pada aspek ruang pada analisis ekonomi. Sedangkan jika ilmu ekonomi wilayah merupakan gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dengan teori lokasi. Dimana hasil dari ekonomi wilayah ini menghasilkan sebuah outpot pengelompokkan atau pengclusteran antar sektor-sektor. 

Jika konsep pembangunan ekonomi diartikan dari 2 kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Pembangunan ialah hasil dari suatu proses yang membangun dan ekonomi seperti yang kita tahu ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan pengolahan barang industri, distribusi, pertanian, dan perdagangan. Dapat diartikan juga menurut Sukirno (1996) bahwa pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita rill penduduk dari masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang Panjang. Pada pembangunan ekonomi bersifat dinamis karena akan terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan,

Lalu apa kaitan konsep pembangunan dengan kesenjangan ekonomi wilayah?

Seperti kita tahu bahwa untuk mengontrol suatu wilayah bukan satu hal yang mudah, belum lagi jika dilihat dari kondisi geografis yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lain membutuhkan sarana transportasi perjalanan yang cukup membutuhkan waktu lebih untuk menjangkaunya.

Maka bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan sebuah pembangunan terlebih jika wilayah atau daerahnya sulit untuk dijangkau dan kondisi eksisting serta masyarakatnya yang sulit untuk dilakukan pendekatan. Sedangkan kesenjangan ekonomi antar wilayah tidak akan terjadi jika pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan dengan maksimal. 

Sangat penting peran pembangunan ekonomi demi mengatasi kesenjangan ekonomi kewilayahan di Indonesia, ditambah lagi pembangunan dari segi infrastruktur sektor-sektor ekonomi hingga saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dari terjadinya kesenjangan ekonomi kewilayahan yaitu ketersediaan infrastruktur. Ya! Ketersediaan infrastruktur menjadi syarat dalam meningkatkan perekonomian baik pusat maupun wilayah. Setiap daerah memiliki kebutuhab infrastruktur yang berbeda, maka dari itu perbedaan tingkat ketersediaan menimbulkan perbedaan kemampuan antar wilayah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi (pendapatan), yang kedua disparitas perkotaan -- perdesaan yang mana tidak terlepas dari stigma bahwa pedesaan dengan sektor pertanian memiliki perekonomian lebih rendah disbanding dengan kota yang mampu bertumpu pada sektor industri dan jasa yang memiliki tingkat pendapatan dan perekonomian lebih tinggi akibat dari adanya hal tersebut terjadi pengabaian sektor pertanian oleh masyarakat yang membuat kesenjangan antar desa dan kota yang terus terjadi hingga saat ini.

Disini dapat dilihat bahwa peran pemerintah juga sangat penting dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak atau wilayah melainkan dapat memberi keuntungan bagi semua pihak. Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia hingga saat ini dengan memberlakukan kebijakan, diantaranya yaitu :

• Melakukan implementasi tata ruang wilayah secara konsisten dan berkelanjutan untuk mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian demi mendukung ketahanan pangan nasional
• Melalui program diversifikasi pangan nasional dengan program pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif segi pangan menuju swasembada pangan
• Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui tenologi tepat guna agat menghasilkan produk kompetitif
• Pengembangan pada industry manufaktur yang mana mengandung nulai tambah (value added) yang tinggi, sehingga dapat sekaligus menyerap tenaga kerja serta mendorong adanya kegiatan ekonoomi yang terkait
• Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melallui penguasaan dan penerapan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam segala jenis kegiatan umkm dan bisnis
• Dukungan politik (political will) dari semua bidang pemerintahan yang terkait guna menciptakan iklim stabil bagi pengembangan kegiatan perekonomian.

Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial hingga saat ini masih menjadi topik utama pembahasan dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia. Membutuhkan perhatian khusus baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam meratakan pendapatan perkapita setiap wilayah. 

Pada kesenjangan ekonomi wilayah ternyata berhubungan erat dengan konsep pembangunan karena dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi wilayah ini perlu adanya pembangunan sektor-sektor ekonomi yang juga disesuaikan dengan potensi dan prioritas masing masing wilayah, dan juga dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang sesuai sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dari wilayah tersebut. Tidak lupa peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang berdampak baik bagi semua pihak,