Pancasila: Sudah Terkikis atau Tetap Eksis?

Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia yang perlu dilindungi. Elemen tersebut tentunya akan berdampak pada keutuhan negeri. 

Keempat, musyawarah merupakan jalan terbaik dalam pengambilan kesepakatan opini. Itulah yang membedakan Indonesia dari berbagai negara di dunia ini. Kelima, keadilan sosial harus terus ditegakkan dan dijalani. Bersikap adil dan menghargai sesama akan menjadikan Indonesia lebih nyaman untuk ditinggali.

Di sisi lain, berbagai pengaruh buruk media sosial juga menggerus nilai-nilai Pancasila. Pertama, tidak sedikit orang yang menghina figur publik  yang berpindah agama. Beragam komentar pedas hingga sarkasme dilontarkan kepada mereka.

Kedua, tidak sedikit orang yang kehilangan rasa kemanusiannya, sehingga dengan mudah memberikan komentar yang tidak etis kepada sesama. 

Ketiga, tidak sedikit orang dan/atau kelompok yang berusaha memecah belah persatuan bangsa dengan menghasut dan memanipulasi orang lain untuk mengutarakan ujaran kebencian kepada suku atau agama lainnya. 

Keempat, tidak sedikit orang dan/atau kelompok yang tidak melibatkan suara rakyat sehingga prinsip musyawarah menjadi terbengkalai. Kelima, tidak sedikit orang yang menuntut terlalu banyak hak tetapi tidak menjalankan kewajiban secara pasti.

Keburukan dalam kehidupan adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihilangkan dengan sempurna. Meski begitu, tetap diperlukan sebuah pedoman agar keburukan menjadi lebih sirna.

Sehingga, kebaikan akan semakin merajalela. Begitu pula dengan keberadaan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. 

Pancasila berperan sebagai pembatas arus globalisasi yang derasnya tidak terkira. Kelima sila tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga akan selalu relevan dengan berbagai generasi yang ada. 

Pancasila bukanlah sebuah penjara yang membatasi warganya dari dunia luar, tetapi Pancasila adalah pagar yang melindungi identitas asli warga negara Indonesia.