Degradasi Ideologi Pada Partai Politik: Pragmatisme dan Keterlibatan Kaum Oligark

Peran sekelompok orang yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya menjadi sentral disini, karena mereka akan menjadikan pemilu sebagai arena pelanggeng kekuasaan, dan partai politik menjadi kendaraannya. Kelas kelas borjuasi ini selalu menjadi cecunguk dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal, dan entitas ini dikenal dengan istilah oligark serta oligarki. Secara definitif, terminologi oligark dan oligarki ini menjadi dua hal yang berbeda. Jeffrey Winters (2011) dalam bukunya Oligarki telah menjelaskan bahwa oligark merujuk pada para aktor yang memiliki dan mengendalikan sejumlah besar sumber daya material yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan atau memperkuat kekayaan pribadi serta posisi sosial eksklusif mereka. Sedangkan oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dengan kata lain, oligark merujuk pada pelaku atau aktornya, dan oligarki merujuk pada perilakunya. Partai partai politik, terutama partai partai yang digadang menjadi harapan pasca reformasi, justru daya hidup dan pengaruhnya hanya bergantung pada bagaimana kolaborasinya dengan kekuatan-kekuatan oligarkis (Rainditya, 2022). 

Aliansi antara kaum oligark dan partai politik seakan menjadi predator bagi proses ideal pemerintahan yang berjalan. Ranah politik elektoral menjadi salah satu saluran para oligark untuk mempertahankan kekayaan. Oligark dapat memilih untuk mendukung, membiayai, atau bahkan terlibat langsung sebagai elit politik. Sungguh pragmatis ketika kelompok oligark selalu mengupayakan keadaan kesenjangan material dan politik secara ekstrem. Jika para kandidat politik dipilih karena adanya proses elektoral melalui partai politik, maka partai politik itu sendiri akan menjadi medium kaum oligark yang strategis, karena hanya dengan itu, sentralisasi kekuasaan serta kekayaan dapat dilakukan dengan mudah dan sah. Logika sederhananya, para kaum oligark ini atau kaum borjuasi ini dapat dengan mudah mendukung, membiayai, atau terlibat langsung dalam proses politik, hal ini juga dapat dilihat dari perspektif bahwa biaya politik sangatlah mahal. Ketika sudah terpilih, para kandidat politik ini mempunyai kecenderungan untuk merumuskan kebijakan yang memihak pada kaum oligark, karena mereka telah didukung dan dibiayai oleh mereka, dan tidak menutup kemungkinan untuk kaum oligark itu sendiri yang menjadi kandidat politik. 

Penutup

Rentetan fenomena ini, seakan memperlihatkan kita akan adanya degradasi ideologi dari periode ke periode. Tidak ada lagi pilihan yang jelas pasca reformasi, partai politik seakan tidak memiliki keberpihakan yang jelas terhadap publik, serta tidak ada lagi peta jalan yang terang untuk mencapai keadaan yang lebih baik, orientasi partai politik hanyalah menang secara elektoral. Hal ini, menjadi pengejawantahan dari degradasi ideologi, dan terlihat jelas ketika konstelasi politik dihiasi dengan pragmatisme dan koalisi pelangi. Kondisi ini, tidak lepas perannya dari kaum oligark dan percobaan oligarki. Karena ketiadaan ideologi yang jelas, partai politik dijadikan medium strategis oleh para oligark untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan, serta status sosialnya yang eksklusif. Sehingga, proses perumusan kebijakan, akan cenderung menguntungkan kaum oligark saja. Keadaan degradasi ideologi ini, seakan menjadi gajah dalam ruangan yang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia, padahal imbasnya begitu besar dalam konstelasi politik kita. 

Daftar Pustaka

Aristoteles. (2023). Politics. Indoliterasi.

Aspinall, E., et al. (2018). Mapping the Indonesian Political Spectrum. New Mandala. https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/

Bourchier, D., & Hadiz, V. (2014). Indonesian politics and society: A reader. Routledge.

Djuyandi, Y. (2021). Pengantar Ilmu Politik. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. Jurnal Transformative, 5(1), 16-37. https://core.ac.uk/download/pdf/230239078.pdf

Feith, H., & Castles, L. (1988). Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. LP3ES.