Ironisnya, batas akhir masa pemerintahan Pak Jokowi tinggal kurang lebih sekitar setahun kedepan. Mana cukup..? Iya kalau yang jadi Prabowo. Mungkin dilanjut. Lha kalau lawannya, masihkan upaya percepatan mengentas kemiskinan model Jokowi akan diteruskan..?
Masukan saya buat pemerintah, menyelesaikan soal kemiskinan apalagi yang ekstrem setidaknya memerlukan tiga tahapan program berikut ini. Disebut tahapan, karena dalam pelaksanaannya harus runtut dan satu demi satu.
Pertama, program jangka pendek. Ini terkait solusi atas ketakmampuan rakyat memenuhi kebutuhan primer. Misal mereka tak bisa makan, beri dia Bansos. Tak memiliki tempat tinggal, instruksikan skema bedah rumah. Begitu seterusnya.
Kedua, program jangka menengah. Disini, kewajiban pemerintah adalah menyediakan pekerjaan. Diketahui, ketersediaan lapangan kerja merupakan problem mendasar yang jadi sebab munculnya kemiskinan dinegara kita.
Karena sifatnya antisipatif, maka obyek yang jadi sasaran program jangka menengah adalah rakyat yang masuk kategori usia produktif. Berumur kurang lebih 17-60 tahun. Yang ideal sebenarnya 20-55 tahun.
Ketiga, program jangka panjang. Target jangka panjang yang harus dicapai adalah perbaikan mental. Tujuannya, mengarah pada pemandirian masyarakat. Dan bidang yang wajib dimaksimalkan oleh pemerintah tentu sektor pendidikan.
Kalau program jangka panjang sukses, rakyat Indonesia akan mandiri. Secara ekonomi, mereka tak akan tergantung lagi kepada pihak lain. Bahkan bisa jadi mampu menciptakan peluang sendiri.
Terakhir, sukses tidaknya mengentas kemiskinan ekstrem dari segi program jangka pendek, menengah dan panjang mutlak memerlukan kerjasama dan bantuan berbagai pihak. Tanpa upaya demikian, mustahil target dapat terwujud.
Kelompok yang harus bahu membahu dalam program jangka pendek adalah BPS dan pemerintah sendiri pada semua level. Tak lupa ialah para pendamping, terutama yang diberi amanat oleh Kementerian sosial.
Di program jangka menengah, sangat diperlukan peran pihak swasta. Ingat, yang punya kuasa menciptakan lapangan kerja bukan hanya pemerintah. Pihak swasta saya nilai justru punya wewenang membuka peluang kerja yang lebih banyak.
Pada program jangka panjang, sangat butuh campur tangan pihak keluarga dan masyarakat. Karena sehebat apapun usaha pemerintah mendidik rakyat agar mandiri, kalau tidak di dukung oleh elemen yang setiap hari ada dilingkungan sekitar itu, tetap akan mengalami kegagalan.
