Mungkin, oposisi yang punya capres Anies Baswedan dan poros PDIP yang menjagokan Ganjar Pranowo, kurang senang. Lalu bermanuver, bukan ingin mengagalkan upaya Pemerintah menghapus hingga 0 persen kemiskinan ekstrem.
Tapi sekedar menunda hingga usai gelaran pilpres 2024. Semoga saja pendapat saya itu tak terbukti. Sebab soal kemiskinan seyogyanya harus dijauhi dari kepentingan politik praktis macam diatas. Bahkan kalau bisa, mendukung perjuangan mengentas kemiskinan.
Tapi namanya juga hidup di dunia politik. Situasi yang pada awalnya diperkirakan mustahil, bisa saja terjadi. Sebaliknya, kondisi rigid yang sudah didepan mata, tiba-tiba berubah total seratus delapan puluh derajat.
Dan yang begitu itu, sering terjadi. Ingat pelengseran Gus Dur sebagai Presiden..? Hingga hari ini, tak ada satupun perbuatan beliau yang terbukti secara pidana melanggar hukum. Namun akibat manuver politik, pada akhirnya Gus Dur harus lengser juga.
Kemiskinan ekstrem memiliki kandungan masalah yang lebih rumit dan kompleksitas berlipat. Dalam pandangan saya, bidang-bidang persoalan yang mesti diselesaikan terlampau beragam dibanding kemiskinan biasa.
Selain sulit sebagaimana saya singgung diatas, juga memerlukan biaya besar. Padahal, beban APBN kita untuk tahun 2024 sudah terfokus pada gelaran Pemilu 2024. Juga ke IKN. Meskipun Pak Jokowi mampu menggaet investor, tak dapat di pungkiri IKN juga sedot APBN cukup besar.
Faktor lain, butuh konektivitas antar kementerian yang solid dan satu tujuan. Sementara pada situasi berbeda, para menteri Pak Jokowi berasal dari koalisi banyak parpol parlemen seperti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan PAN.
Menghadapi pemilu 2024, para menteri itu tentu dapat tugas tambahan dari parpol masing-masing terkait pilpres 2024. Yakin saya, gerakan para menteri itu akan berbeda dengan posisi Jokowi.
Dan itu, sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya mengentas kemiskinan yang dilakukan pemerintah saat ini. Baik pengaruh yang disebabkan oleh kinerja yang memang terganggu karena para menteri itu juga meluangkan waktu buat kampanye.
Tapi yang lebih dominan, adalah terganggu karena faktor beda pilihan politik. Secara pribadi, Pak Jokowi bersama Gerindra, Golkar dan PAN tentu mendukung Prabowo. Nasdem dan PKB lebih condong terhadap Anies Baswedan. Dan PDIP kepada Ganjar Pranowo.
Rumit serta berlipatnya kompleksitas menangani kemiskinan ekstrem pastinya juga berpengaruh dari segit target waktu. Tak bisa kalau cuma setahun. Mengingat berbagai faktor, paling tidak perlu satu periode atau lima tahun.
