Kalau melakukannya serta merta, baik ambil sikap seperti Gerindra mendukung pemerintah, maupun juga tetap ngotot mempertahankan isu perubahan, Demokrat tentu akan mendapat persepsi negatif.
Esktrim langsung berubah sikap, sama artinya siap menerima kecaman. Bagi yang pro perubahan, akan menganggap Demokrat tak konsisten. Hanya karena ditinggal oleh Nasdem, lalu ngambek melupakan cita-cita awal.
Sebaliknya bagi yang kontra perubahan, Demokrat bisa di cap partai opportunis. Manakala merasa rugi, tak apa-apa beda pendapat dengan partai pemerintah. Namun saat merasa diuntungkan, merubah lawan jadi kawan, ya bukan masalah.
Hanya saja, langsung membuang jargon perubahan rasanya kok gengsi ya. Sementara ujug-ujug ikut mengkampanyekan keberlanjutan, sepertinya agak malu. Masak mau telan ludah yang sudah dibuang ketanah.
Maka pilihan yang paling tepat bagi Demokrat di awal-awal baru gabung ke Gerindra, yang disitu juga sudah ada Golkar dan PAN yang sama-sama merupakan partai pemerintah, adalah memilih sikap penyesuaian.
Sikap itu pula yang kini dipilih oleh PKB saat sudah masuk ke Nasdem. Partai “NU” ini rupanya enggan singgung soal perubahan maupun keberlanjutan, meski tak sedikitpun mempertanyakan soal nama KPP.
Sekarang sudah agak jarang para petinggi PKB gembar-gembor masalah keberlanjutan pembangunan pemerintahan Jokowi. Isu yang di publikasikan oleh PKB kebanyakan ada dalam koridor sejenis rekonsiliasi.
Kembali ke Demokrat. Oleh sebab sudah ada ditahap penyesuaian, saat ini Demokrat sangat hati-hati betul ketika harus menyinggung soal kata “perubahan”. Penyebutan kata ini nampak tak “segalak” dulu ketika masih ada di KPP.
Sebagai identitas tetap dilekatkan memang. Cuma arahnya belok dikit. Kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky, perubahan yang dimaksud adalah penekanan pada keberlanjutan program, baik yang diambil pemerintah maupun perbaikan untuk program yang belum baik (Kompas, 18/09/2023).
Menjatuhkan labuhan ke KIM untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto bersama Gerindra, Golkar dan PAN merupakan pilihan yang paling realistis bagi Partai Demokrat.
Sebenarnya, kalau cuma buat kepentingan mencari teman koalisi agar bisa turut serta jadi pengusung kandidat pada pilpres 2024, masuk ke PDIP-pun, bersama PPP, Hanura dan Perindo, juga amat bisa.
