Dua pekan belakangan ini muncul lagi berita kurang baik tentang kelakuan oknum anggota TNI. Lagi-lagi ada hubungan dengan kelompok sipil, baik secara institusi maupun perorangan.
Meski kasusnya berbeda, sedikit banyak berpengaruh kepada TNI secara kelembagaan. Namanya jadi agak tercemar. Akibat sepak terjang tak sempat berpikir jernih oknum anggotanya.
Berita dimaksud adalah penetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka yang di duga menerima suap.
Juga berita tentang kasus penggerudukan Polrestabes Medan oleh sekelompok prajurit TNI dari Kodam I Bukit Barisan, yang dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan. Penggerudukan ada hubungan dengan masalah bantuan hukum.
Sebelum kedua berita yang menghebohkan itu jadi konsumsi publik, tak banyak laporan dari media yang cukup menyita animo warga tentang sepak terjang negatif oknum prajurit TNI.
Sehingga, kemunculan soal kasus korupsi dan penggerudukan tersebut di atas betul-betul menjadi pusat perhatian. Baik di kalangan masyarakat sipil dan terutama di lembaga militer.
Sekedar flashback, pasca runtuhnya Orba yang di pimpin oleh Jenderal Purnawirawan bernama Soeharto, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi TNI, yang ketika itu bernama ABRI. Upaya itu relatif berhasil.
Terbukti, beberapa pimpinan lembaga negara baik dari pusat hingga ke daerah yang sebelumnya di jabat oleh anggota aktif TNI, berhasil di geser oleh pejabat dari kalangan sipil.
Namun ternyata ada yang tercecer. Dari sudut pandang kelembagaan, masih ada pimpinan institusi sipil yang tetap di pegang oleh kalangan militer. Contohnya ya Basarnas RI itu.
Lalu dari segi mental juga demikian. Terdapat perilaku oknum anggota TNI yang acap kali bersikap arogan. Merasa paling berkuasa dibanding kelompok sipil seperti kasus di Polrestabes Medan.
Maka sudah benar pernyataan Kepala Pusat Penerangan/Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menanggapi kedua kasus. Untuk soal korupsi akan terus dilakukan penyidikan bersama KPK.
