Mengapa Generasi Muda Enggan Terjun ke Dunia Politik?

Maka tak salah kemudian muncul fenomena sangat miris. Naudzubillah, para pejabat yang terpilih lewat rebutan vox pop, sering berakhir di penjara. Karena diputus bersalah oleh pengadilan. 

Setelah kena OTT KPK akibat nyuri uang negara. Sehingga, pasca menjabat bukannya enak-enak menikmati masa pensiun bersama istri, anak, dan cucu. Tapi dapat gelar baru bernama narapidana. Fakta berbagai kasus ini, lagi-lagi menjadikan dunia politik amat menakutkan bagi generasi muda.

Ada solusi mengatasi tingginya biaya anak muda berpolitik yang kemudian melahirkan dampak negatif itu. Bagaimana caranya..? 

Lembaga pendidikan tinggi khususnya jurusan ilmu politik, yang kelak diharapkan dapat melahirkan para pejabat berkualitas tinggi, baik dari segi kinerja maupun moral, menerapkan kurikulum pengabdian masyarakat yang lebih banyak porsinya, ketimbang teori di ruang kelas.

Dengan kurikulum seperti itu, jalan lempang politik kaum muda guna mencetak calon pejabat yang sejak dini dihadapkan pada kenyataan yang terjadi diluar kampus, menemukan medianya. 

Bagaimana lewat empati, mereka jadi pendamping. Dan berbekal kapasitas, mencari solusi atas masalah-masalah yang ada dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kelak ketika nyalon, kiprah ini akan membekas dan diketahui publik. Hingga tak perlu cost besar untuk menang rebutan vox pop.

Berikutnya, saat menjabat tak lagi kemaruk main keruk uang negara. Sebab ketika sedang menjalankan kewajiban kurikulum mengabdi cukup lama di tengah masyarakat, ikut pula merasakan pahit getirnya kehidupan. 

Jadinya, begitu muncul godaan setan untuk korupsi, hatinya tergerak jadi penolong. Bahwa uang negara itu bukan untuk diembat. Tapi di distribusikan kepada rakyat buat pembangunan.

Sementara itu, untuk anak muda yang tak kuliah di jurusan politik tapi ingin jadi pejabat, sebaiknya didahului pendidikan macam kurikulum pendidikan tinggi tadi. Yaitu pengabdian masyarakat. Kalau perlu, ini jadi syarat dalam bentuk regulasi yang diketok sebagai undang-undang. 

Agar penguasa yang duduk sebagai pengurus parpol maupun pejabat negara, memiliki kemampuan dan mental mumpuni sebagaimana gambaran tadi. Dengan kata lain, integritasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian sekelumit ulasan bagaimana mencetak politisi muda. Mencermati fenomena belakangan, yang menjadikan profesi selain politik sebagai pilihan utama, patut menjadi keprihatinan kita bersama. Terutama pejabat internal parpol dan pemerintah.