Nasdem Bakal Gelar Apel Siaga, Antara Strategi dan Keruwetan

Tanggal 16 Juli 2023 mendatang, Partai Nasdem punya rencana mengadakan konsolidasi internal. Namanya Apel Siaga Nasdem. Tempat yang dipilih sebagai lokasi adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. 

Pada kegiatan akbar ini, pastinya bakal Capres Anies Baswedan berkenan hadir. Bahkan diagendakan menyampaikan orasi politik.

Dikutip dari berbagai sumber, akan hadir juga ribuan kader Partai Nasdem dari beberapa daerah. Tentu tak luput pula dua parpol mitra pengusung Anies, yaitu Demokrat dan PKS.

Baca juga: Sentralisasi Koalisi 2024 Ada di PDIP dan Gerindra

Sementara diluar itu, macam PDIP, Gerindra, PKB, Golkar PPP dan PAN kemungkinan besar tak diundang. Kecuali terjadi perkembangan terbaru menjelang tanggal 16 Juli. Wallahu’aklam..

Ketua Bidang Media dan Kemunikasi Publik DPP Partai Nasdem yang juga anggota Komisi XI Charles Meikyansah menyatakan, bahwa Apel Siaga diadakan dalam rangka menyambut pesta demokrasi dan pendidikan politik buat masyarakat. 

Sementara elit Nasdem lain Hermawi Taslim kasih penekanan, apel punya tujuan memperkuat konsolidasi internal, mencermati kekuatan serta kesiapan infrastruktur partai menjelang pelaksaaan Pemilu 2024.

Sebelum membahas lebih jauh, saya sampaikan satu catatan penting sehubungan dengan kegiatan akbar Partai Nasdem tersebut. Yaitu sebuah fakta terbalik dibanding pendapat beberapa kelompok tentang sikap Pengelola GBK. 

Baca juga: Gerak-gerik Koalisi Parpol 2024 buat Kepentingan Dinasti Politik Jokowi?

Selama ini, ada sebagian orang beranggapan kalau pengelola GBK berpihak pada satu golongan tertentu, terutama pihak koalisi pemerintah.

Baca juga: Ego dan Standard Ganda Partai Nasdem

Nyatanya, tidak demikian. Surat Permohonan menggunakan tempat acara yang diajukan oleh panitia apel akbar, yang nota bene berasal dari partai Nasdem dan kini dicap sebagai oposisi karena pindah haluan nyeberang ke Demokrat dan PKS mencapreskan Anies Baswedan, sudah dikeluarkan oleh Pengelola GBK. Dengan kata lain, izin penggunaan GBK tak ada hambatan sedikit pun. Alias lancar jaya.

Anies Baswedan dan Surya Paloh Ditengah-tengah Elit Nasdem, Sumber Foto Kompas.TV

Kata Charles Mekyansah lebih lanjut, Partai Nasdem telah mengantongi surat izin dari Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) sejak tanggal 24 Februari 2023 lalu, guna memakai Stadion GBK. 

Surat punya registrasi Nomor B.80.PPGBK/Unit.STU/02/2023. Kesimpulannya, terbukti pengelola GBK bersikap professional. Dan sama sekali tak berpihak pada satu golongan.

Lalu apa yang penting dicermati dan menarik dari Gelar Apel Siaga yang juga ditujukan sebagai konsolidasi internal Partai Nasdem tersebut..? 

Tak lain tak bukan masalah bakal cawapres. Yang cukup mengherankan, sekelas acara akbar level nasional, tak digunakan kesempatan buat memperkenalkan siapa sosok yang dipilih sebagai calon pendamping Anies Baswedan.

Padahal sebagaimana penegasan yang pernah disampaikan oleh para elit partai pengusung Anies, Tim 8 yang diberi tugas oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk menggodok kandidat bakal cawapres Anies, sudah selesai bekerja. Kabarnya juga telah berhasil memutuskan satu nama. Cuma hingga kini tetap menjadi rahasia.

Makanya, meski ada kesempatan besar di acara apel akbar, elit Nasdem Hermawi Taslim kukuh menyampaikan tak akan ada kejutan besar, termasuk soal pengumuman bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. 

Karena khusus soal cawapres ini, akan di disampaikan nanti bersama-sama oleh anggota KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan hasil bentukan Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Apa sebenarnya yang terjadi di internal koalisi pendukung Anies hingga sampai detik ini tak juga mengumumkan cawapres..? Padahal stok nama yang beredar di luaran tersedia cukup banyak...? 

Didalam koalisi ada Ketum Demokrat AHY dan kader PKS Ahmad Heryawan. Lalu yang bukan anggota koalisi seperti Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa, dan belakangan muncul sosok Ning Yenny Wahid, putri Gus Dur.

Setidaknya ada dua hal yang bisa saya sodorkan sebagai jawaban. Pertama itu merupakan sebuah strategi. Ya namanya juga strategi. 

Tentu tak bisa sembarangan dikeluarkan ke publik. Butuh momentum dan kesempatan yang menurut anggota KPP dipandang sebagai waktu terbaik, barulah diekspose ke publik. Kalau sembarangan, tujuan menang pilpres 2024 bisa gagal tercapai.

Namun, tak segera diumumkannya nama cawapres oleh Nasdem bisa jadi pula akibat faktor kedua, yaitu karena ruwet. Ya benar. Di internal Nasdem, Demokrat, dan PKS masih terjadi tarik menarik, siapa di antara nama-nama di atas yang dipandang lebih pantas mendampingi Anies Baswedan. Hendak pilih yang berasal dari internal koalisi, atau sebaiknya dari luar saja..?

Sebenarnya, kalau soal strategi dan ruwet saya lihat tidak hanya dialami oleh KPP. Saya kira, partai besar macam PDIP yang sudah mencapreskan Ganjar Pranowo juga mengalami hal yang sama. 

Demikian pula di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bentukan Gerindra dan PKB. Semuanya masih merahasiakan nama cawapres buat capres masing-masing.

Kalau memang betul strategi, maka baik KPP Nasdem Demokrat PKS, lalu PDIP dan KKIR Gerindra PKB akan terjadi situasi saling menunggu dan intip. Sampai kapan..? 

Ya sampai salah satu di antara tiga kelompok politik itu ada yang mengalah. Atau memang melihat sudah waktunya nama cawapres diumumkan ke publik. Atau bisa pula karena situasi terakhir. Yakni terdesak oleh deadline waktu harus segera daftar ke KPU.

Tapi itu masih mending, bukan masalah. Sebab menjadikan strategi sebagai alasan tunda umumkan cawapres merupakan tanda, bahwa di internal KPP, PDIP, dan KKIR sudah klir. 

Tak ada lagi silang pendapat soal nama kandidat pendamping capres. Yang jadi persoalan sangat serius adalah jika ternyata penundaan itu akibat faktor ruwet. Andai ini benar, maka tertundanya waktu pengumuman sama halnya dengan bom waktu menuju pertengkaran.

Dengan kata lain, hingga kini soal cawapres ternyata belum klir dikalangan mereka. Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap rebutan kandidat. PDIP pusing cari pendamping Ganjar. Dan KKIR masih sibuk menggodok figur pendamping Prabowo. 

Kalau soal pertengkaran itu tak bisa dikelola dengan baik, ada potensi mengarah pada kerusakan. KPP dan KKIR bisa bubar. Dan PDIP dilanda masalah soliditas internal dalam mendukung Ganjar.