Gayung bersambut. Kran pendirian partai politik baru dibuka kembali oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto. PBNU, sesuai aspirasi dari bawah, merespon cepat. PBNU membentuk yang namanya Tim Lima. Anggotanya terdiri dari ulama NU. Para beliau adalah KH. Makruf Amin, KH M Dawam Anwar, Dr. KH. Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagja.
Untuk memperlancar tugas pendirian partai politik, PBNU juga membentuk Tim Asistensi. Terdiri dari Ketua Arifin Djunaedi dan dibantu oleh para anggota seperti H Muhyidin Arubusman, HM Fachri Thaha Makruf, Drs. H Abdul Aziz, Drs. H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.
Kerja keras Tim Lima dan Tim Asistensi yang juga di kenal dengan sebutan Tim Sembilan, membuahkan hasil. Tepat pada tanggal 29 Robiul Awal 1419 Hijriyah, atau 23 Juli 1998 Masehi, PKB di deklarasikan di Jakarta. Salah satu isi deklarasi adalah : Kami warga jam’iyah NU dengan ini menyatakan berdirinya parpol yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.
Apa yang bisa kita petik dari proses di atas..? Bahwa dalam rangka menjalankan cita-cita yang bersifat tawassuth, tawazun, iktidal dan tasamuh, meskipun dalam konteks khittoh, perjalanan NU yang sekarang sudah berusia satu abad, tak mungkin bisa di lepaskan dari peran-peran politik. Meskipun tentunya tak bisa diartikan sebagai politik praktis sebagaimana pemilu sebelum tahun 1984 dulu. Ketika NU masih menjadi atau merupakan salah satu bagian dari partai.
Sekarang ini, misi politik NU adalah kebangsaan. Yang penyaluran atau wadahnya memerlukan eksistensi sebuah partai politik. Bicara partai, pada pemilu 2024 mendatang KPU telah memutuskan ada 17 kontestan yang akan berlaga secara nasional. Warga NU dipersilahkan hendak menggunakan saluran atau wadah yang mana. Termasuk didalamnya ada PPP dan PKB.
Saya tak berhak menilai, mana diantara PPP dan PKB yang paling NU. Cuma kalau melihat sejarah, memang ada perbedaan proses diantara keduanya. Dulu, NU masuk ke PPP karena aturan fusi dari presiden Soeharto. Sedangkan proses kelahiran PKB semata menampung desakan warga NU.
Dengan kata lain, NU masuk ke PPP karena ada tekanan politik. Mau tak mau harus begitu. Jika tidak, bakal kehilangan power dan akses politik. Sementara lahirnya PKB, karena ada aspirasi warga Nahdliyin. Bukan oleh sebab ditekan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau tidak ada aturan fusi NU akan masuk ke PPP..?
