Sesuai syarat yang kapan hari diminta oleh Partai Nasdem agar Koalisi Perubahan jalan terus, Demokrat dan PKS akhirnya mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan secara formal, terbuka dan tanpa embel-embel cawapres. Awalnya, Demokrat yang lebih dulu melakukan. Sekitar lima hari yang lalu. Lantas di susul oleh PKS beberapa hari kemudian.
Mungkin belum puas karena ada kesan jalan sendiri-sendiri, pada 30 Januari 2023 hampir tengah malam kemarin, Tim Kecil yang sebelumnya telah dibentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS kembali mengulangi dukungan terhadap Anies. Kali ini dilaksanakan bersama-sama. Tapi sayang yang hadir cuma Demokrat dan PKS. Perwakilan dari Nasdem tidak datang.
Biasanya, yang selalu mewakili Nasdem di Tim Kecil adalah Sugeng Supartowo dan Willy Aditya. Tapi saat deklarasi bersama, keduanya tak nongol. Kemana mereka..? Kata Sudirman Said sebagai representasi dari Anies, kedua beliau sedang ada acara. Pak Sugeng lagi rapat di Komisi VII DPR RI. Sedang Willy Aditya masih ada di Lombok.
Apapun alasannya, ketidak hadiran Partai Nasdem saat Deklarasi mendukung pencapresan Anies merupakan masalah. Lha, jelas-jelas partai ini yang punya kepentingan pertama. Kok malah tak ada. Yang kasih perintah untuk deklarasi lagi. Masak tak datang. Kalaupun toh Sugeng Supartowo dan Willy Aditya ada halangan, sebenarnya bisa di wakilkan kepada jajaran pengurus lain. Di Nasdem kan banyak personil. Bukan cuma mereka berdua.
Lagi main petak umpetkah Nasdem..? Alias mau aman sendiri..? Tebakan saya iya. Mengapa, karena makin santernya isu reshuffle kabinet. Dimana Nasdem punya kader di dalamnya. Demi menjaga “stabilitas” agar menterinya tak di “tendang”, untuk sementara pilih sikap menjauh dulu dari segala proses atau aktifitas yang mengesankan mau musuhan sama Pak Jokowi.
Beredar kabar, reshuffle akan dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2023 besok. Tepat pada hari Rabu Pon. Dimana ini merupakan waktu yang selalu dipilih oleh Jokowi saat mengganti Menteri. Tak ada jawaban pasti ketika wartawan tanya soal itu pada Seskab Pramono Anung. Namun Pak Seskab tak mengelak soal kepastian adanya reshuffle. Katanya, “Walaupun tahu mohon maaf ya (tak bisa memberi info)” (Kompas.com, 30/01/2023).
Ya wajarlah Nasdem ngeman-ngemani jabatan Menteri. Dapat jatah tiga pos lagi. Lumayan banyak itu. Makanya, sebisa mungkin tetap harus dipertahankan. Kalau sampai lepas, wah bisa menjadi persoalan serius. Mengapa, karena jabatan menteri adalah rejeki bagi partai politik. Rejeki dalam arti power, koneksi dan jaringan. Pada kasus tertentu, bisa jadi berarti rejeki dalam bentuk yang sebenarnya.
Selain upaya diatas, Nasdem juga mengungkap tentang alasan reshuffle. Disarikan dari banyak sumber, Wakil Ketua Umum Partai Ahmad Ali berpendapat, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Meski begitu, Ali punya keyakinan. Bahwa alasan dilakukan reshuffle adalah karena faktor kinerja. Bukan politik. Atau pertimbangan melihat hasil kerja dan tidak pada afiliasi parpol.
Ali mungkin bermaksud mengunci Presiden. Agar tak sembarangan mengganti menteri dari Nasdem. Dengan kata lain, Ali ingin memberi tahu Jokowi. Kalau terpaksa para menteri dari Nasdem di copot, ya silahkan saja. Tapi bukan karena mereka berasal dari Nasdem yang diketahui telah mencalonkan antitesa Jokowi untuk ikut pilpres 2024. Yaitu Aneis Baswedan. Melainkan karena dianggap tak mampu bekerja.
Jika demikian, maka salah satu parameternya harus melihat tingkat kepuasaan masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, mari kita flashback. Menengok kembali hasil pengamatan terbaru tentang kinerja para menteri kabinet Jokowi-Makruf. Guna mengukur sejauah mana obyektifitas pertimbangan Jokowi ketika besok benar-benar mencopot tiga menteri dari Partai Nasdem.
